Karepesina, Muhammad faqih and Sudiana, Didi (2024) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah. Other thesis, IPDN.
|
Text
Muhammad Faqih R Karepesina_31.0978_Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah.pdf (1).pdf Download (489kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP):Infrastructure development is an essential part of a country's development process, where local governments are given the authority to regulate the progress of development. In this case, the Central Maluku Regency Government through Regional Regulation No. 25 of 2012 concerning Building Permit Fees. However, there are still many violations, such as unauthorized construction or permit manipulation, which can have negative impacts on the environment and society. Purpose: This study aims to analyze the regulation of building permits by the Regional Police Force in Central Maluku Regency, as well as the inhibiting factors and efforts to overcome them. Method: The research methodology used is descriptive qualitative with an inductive approach according to the theory proposed by Eva and Sutiyo (2023:32). Data were collected through various techniques such as field observations, interviews, and document analysis. Data analysis was conducted by comparing data from various sources using triangulation techniques to ensure data validity. Result:the regulation of building permits by the Satpol PP in Central Maluku Regency is still not optimal even though it complies with Regional Regulation No. 25 of 2012 concerning Building Permit Fees due to obstacles related to human resources, facilities and infrastructure, and community awareness. Conclusion: Therefore, it is emphasized that there is a need for thorough and transparent planning, implementation, and reporting. Concrete efforts to overcome obstacles such as improving human resources, infrastructure, increasing socialization to the community, utilizing technology, cross-sectoral cooperation, periodic evaluation and monitoring, and improving regulations and procedures related to building permits are also highlighted. Keywords: Ordering, Building Permit, Satpol PP ABSTRAK Permasalahan (GAP): Pembangunan infraktruktur merupakan bagian penting dari proses pembangunan suatu negara dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur jalannya pembangunan yang dalam hal ini Pemerintahan kabupaten Maluku Tengah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Meskipun demikian, masih terdapat banyak pelanggaran, seperti pembangunan tanpa izin atau manipulasi izin, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban izin membangun bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah serta faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya. Metode: Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Eva dan Sutiyo (2023:32). Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti pengamatan lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil/Temuan: penertiban izin membangun bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah masih belum optimal walaupun sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan adanya hambatan terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat. Kesimpulan: perlu adanya perencanaan, pelaksanaan pelaporan yang matang dan transparan. Serta upaya konkret dalam mengatasi hambatan seperti, peningkatan sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi, kerjasama lintas sektor, evaluasi dan pemantauan berkala, serta perbaikan peraturan dan prosedur terkait IMB. Kata kunci: Penertiban, Izin Mendirikan Bangunan, Satpol PP
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 12 Jun 2024 07:04 |
| Last Modified: | 12 Jun 2024 07:04 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18585 |
Actions (login required)
 |
View Item |
