Gibran, Muhamad and Tefa, Gradiana (2024) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
RINGKASAN SKRIPSI_H2_MUHAMAD KAHLIL GIBRAN.pdf Download (412kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Construction within a city charges its charges to the central government's donations. One of its indicators is by relying on the Regional Real Income (PAD). This PAD income is one of them through the granting of advertising permits that of course in the installation must pay attention to good regulations in terms of layout, taxes and so on. However, the reality is that in the West District of Kotawaringin the installation of advertisements does not comply with the regulations governing it, namely, the Regional Regulations of West District No. 6 Year 2018 on the Maintenance of Advertising Licences, both in terms of payment of taxes, inappropriate installation and misconduct. There's still a lot of people who are disobedient in advertising. Purpose: This study aims to describe and analyze the Enforcement of the Regional Regulations of the District of West Kotawaringin No. 6 of 2018 concerning the Maintenance of Advertising Licences by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) of West Citywaringin District.Method: The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. Result: The results of the authors' research show that the Enforcement of District Regulations No. 6 of 2018 has not reached an optimal rate of success. This problem is caused by low public awareness of the law, limited surveillance, and lack of means to carry out tasks. Conclusion: The conclusion of this study is that the local government should provide socialization to the District Regulations No. 6 Year 2018 so that the organization of the installation of advertisements can run with maximum as well as give rigour to the sanctions when found offenders in the installation advertisements Keywords: Law Enforcement, Licensing, Advertising ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pembangunan dalam sebuah kota membebankan biaya nya membebankan kepada pemberian pemerintah pusat. Salah satu indikator nya yakni dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan PAD ini salah satunya melalui pemberian perizinan reklame yang tentunya dalam pemasangan harus memperhatikan regulasi yang sudah baik dari segi tata letak, pajak dan sebagainya. Namun realitanya, di Kabupaten Kotawaringin Barat pemasangan reklame tidak sesuai dengan regulasi yang mengaturnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame baik dari segi pembayaran pajak, pemasangan yang tidak sesuai dan menyalahi aturan. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak taat dalam pemasangan reklame Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Masalah ini disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang rendah, pengawasan yang terbatas, dan kekurangan sarana untuk melaksanakan tugas Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 agar penyelenggaran pemasangan reklame dapat berjalan dengan maksimal serta memberikan ketegasan terhadap sanksi apabila ditemukan pelanggara dalam pemasangan reklame Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Reklame
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 12 Jun 2024 01:40 |
| Last Modified: | 12 Jun 2024 01:40 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18524 |
Actions (login required)
 |
View Item |
