Amakae, Karmila and S, Pd., M.M, Tumija (2024) Penatausahaan Aset Tetap Tanah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Other thesis, IPDN.
|
Text
PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.pdf Download (199kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): The problem that exists with the Alor Regency Government related to the administration of land fixed assets is that there are still many lands owned by the Regional Government that do not have a certificate. This is one of the findings by the BPK on the Financial Statements of the Alor Regency Regional Government in 2022. Purpose: The purpose of this study is to find out the administration of land fixed assets, obstacles, and efforts that can be made in carrying out administration. Methods: This study uses a qualitative research method with a descriptive method with an inductive thinking framework. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are in the form of observation, interviews and documentation with the number of informants, namely 4 people. Data analysis techniques are carried out using data reduction methods, data presentation, and conclusion drawn. Results/Findings: Based on research, the implementation of fixed asset administration carried out at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Alor Regency has been running well in accordance with the stages or procedures that have been stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016. Conclusion: The results of this study conclude that the administration of land fixed assets in Alor Regency has been going well, but with several inhibiting factors, namely, at the stage of land asset registration and asset inventory, there are still shortcomings in supporting documents such as land certificates so that the assets in the data are still incomplete in information and also the human resources are still lacking, namely the number of employees who are not in accordance with the workload and understanding employees about asset administration. Efforts made by BKAD to overcome these obstacles are to procure land certificates in stages that have been budgeted every new budget year and provide guidance and supervision to employees related to asset administration. Keywords: Administration, Fixed assets, Land ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Alor terkait penatausahaan aset tetap tanah yaitu masih banyak tanah milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertifikat. Hal tersebut menjadi salah satu temuan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tahun 2022. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penatausahaan aset tetap tanah, hambatan, serta upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan penatausahaan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan kerangka berpikir induktif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan yaitu 4 orang. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan penelitian, pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor telah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. Kesimpulan: Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap tanah di Kabupaten Alor sudah berjalan dengan baik, namun dengan beberpa faktor penghambat yaitu, pada tahap pendaftaran aset tanah dan inventarisasi aset masih terdapat kekurangan dalam dokumen pendukung seperti sertifikat tanah sehingga aset yang di data masih kurang lengkap informasinya dan juga sumber daya manusianya masih kurang yaitu jumlah pegawai yang belum sesuai dengan beban kerja serta pemahaman pegawai tentang penatausahaan aset. Upaya yang dilakukan oleh BKAD untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan pengadaan sertifikat tanah secara bertahap yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran baru dan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai terkait penatausahaan aset. Kata Kunci: Penatausahaan, Aset tetap, Tanah
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 11 Jun 2024 07:19 |
| Last Modified: | 11 Jun 2024 07:19 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18478 |
Actions (login required)
 |
View Item |
