Prasetyo, Lucky and Firmadhani, Citra (2024) Proses Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Other thesis, IPDN.
|
Text
Repository_Lucky Prasetyo.pdf Download (400kB) | Preview |
Abstract
Pemerintah Indonesia telah berupaya melaksanakan kebijakan penataan tenaga honorer melalui SE Mennpan RB Nomor: B/185/M.SM.02.03.2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini mengamanatkan pejabat pembina kepegawaian untuk menata tenaga honorer. Peraturan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 66, yang mengatur bahwa pegawai pemerintah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana proses pelaksanaan PPPK setelah diterapkannya kebijakan penataan pegawai honorer di Indonesia, khususnya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses rekrutmen PPPK di BKD Provinsi Kalimantan Timur, mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses rekrutmen, dan menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul diolah melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen PPPK di BKD Provinsi Kalimantan Timur sudah dilaksanakan dengan baik dan selaras dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada akhir tahun ini. Meskipun demikian, proses ini belum sepenuhnya dapat mengakomodasi seluruh pegawai non-honorer di BKD Provinsi Kalimantan Timur. Faktor penghambat utama adalah kebijakan yang ada belum mampu mengakomodasi seluruh tenaga non-ASN, potensi kekurangan pegawai, dan potensi kehilangan pegawai berpengalaman akibat kebijakan penataan pegawai non-ASN. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan BKD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memaksimalkan formasi penerimaan PPPK untuk pegawai honorer dan melakukan pengajuan formasi sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pegawai. Kata Kunci: Rekrutmen, Formasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik FMP |
| Date Deposited: | 07 Jun 2024 08:34 |
| Last Modified: | 07 Jun 2024 08:34 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18158 |
Actions (login required)
 |
View Item |
