Al-Waly, Muhammad and Johannes, Ayu Widowati (2024) OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU. Other thesis, IPDN.
|
Text
Optimalisasi Pengamanan Aset Kendaraan Dinas.pdf Download (198kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The government continues to increase asset utilization through the security process. One of the policies stipulated is the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Regional Property Management. This policy is expected to be a guideline for securing assets in each regional government, but in its implementation, there are still problems related to asset security. Purpose: To describe the optimization of the security of official vehicle assets, analyze inhibiting and supporting factors, and describe BPKAD's efforts in overcoming problems. Method: This research uses a descriptive-qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques in this study use non-probability sampling or purposive sampling to select respondents. Data collection is carried out through observation and interviews. Result: Regional asset management is still not well implemented. In the administrative security indicators, the recording and inventory of official vehicle assets have been managed optimally. Conclusion: Security of official vehicle assets in Indragiri Hulu Regency, both administrative and legal security and physical security on official vehicle assets in Indragiri Hulu Regency, has not been optimal because there are still problems in every security in the form of lost proof of ownership, delinquent tax payments, ownership signs in the form of stickers that do not exist, and storage of goods in both parking lots and warehouses that are not optimal. Keywords: Official Vehicles, Asset Management, Asset Security ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah terus meningkatkan pemanfaatan Aset melalui proses pengamanan, salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pengamanan aset pada masing-masing Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pengamanan aset. Tujuan: untuk mendeskripsikan optimalisasi pengamanan aset kendaraan dinas, menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta mendeskripsikan upaya BPKAD dalam mengatasi permasalahan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling atau purposive sampling untuk memilih responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil/Temuan: Pengelolaan aset daerah masih belum terlaksana dengan baik. Pada indikator pengamanan administrasi, pencatatan dan inventarisasi aset kendaraan dinas sudah terkelola dengan optimal. Kesimpulan: Pengamanan Aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu baik administrasi, pengamanan hukum, pengamanan fisik pada aset kendaraan dinas di Kabupaten Indragiri Hulu belum optimal dikarenakan masih terdapat permasalahan pada setiap pengamanan baik berupa bukti kepemilikan yang hilang, pembayaran pajak yang menunggak, tanda kepemilikan berupa stiker yang tidak ada, serta tempat penyimpanan barang baik tempat parkir maupun gudang barang yang belum optimal Kata kunci: Kendaraan Dinas, Pengelolaan Aset , Pengamanan Aset
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 04 Jun 2024 02:54 |
| Last Modified: | 04 Jun 2024 02:54 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17519 |
Actions (login required)
 |
View Item |
