Nur Syafitri, Annisa and Ummy Athahirah, Astika (2024) LITERASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG (MONEY POLITICS) DI KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
REPOSITORY_31.0253_Annisa Nur Syafitri rev 3.pdf Download (310kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Proble/Background (GAP): The high rate of money politics in 2019 in South Bangka Regency has influenced the increasing vulnerability of money politics in the 2024 election period. This is proven by Bawaslu's statement reflecting on the 2019 Election, the Election Supervisory Body stated that South Bangka Regency was included in the top 20 regions that are prone to money politics, which is in 18th place in Indonesia in the 2024 Election and ranks the second highest level of money politics in the Bangka Belitung Islands Province. Purpose: This research aims to find out about Political Literacy in preventing money politics in South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province and to obtain an overview of the efforts needed to increase community political literacy in preventing money politics. Method: This research uses a postpositivist paradigm approach called Quasi-Qualitative Design (QQD) or semi-qualitative. Data was obtained through observation, interviews and documentation and processed using triangulation data collection techniques. Result/Findings: Researchers use political literacy theory according to Madhok by using 4 elements of political literacy that can be identified and measured. The results of the research show that the political literacy of the community in preventing money politics in South Bangka Regency is still not sufficient and very convincing because the results of the interviews show that the community has minimal knowledge regarding government structures, low interest in political news and issues and low understanding regarding political society. money and its application to democracy. To increase public political literacy in preventing money politics in South Bangka Regency, the necessary steps are the responsibility of the South Bangka Regency Regional Government, especially the National Unity and Political Agency which collaborates with the General Election Supervisory Agency and the Election Commission. General. Conclusions: Therefore, researchers suggest that cooperation between stakeholders is very necessary in increasing political literacy in preventing money politics. Keywords: Political Literacy, Prevention, Money Politics ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya angka politik uang pada tahun 2019 di Kabupaten Bangka Selatan, berpengaruh terhadap meningkatnya kerawanan politik uang di masa pemilu 2024 nanti. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Bawaslu yang berkaca pada Pemilu 2019, Badan pengawasan pemilihan Umum menyatakan Kabupaten Bangka Selatan masuk kedalam peringkat 20 besar daerah yang rawan politik uang (money politics) yang mengisi kedudukan di urutan ke 18 se-Indonesia pada Pemilu 2024 dan menempati urutan kedua politik uang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Literasi Politik dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memperoleh gambaran mengenai upaya yang diperlukan untuk peningkatan literasi politik masyarakat dalam mencegah politik uang (money politics). Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Literasi Politik dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memperoleh gambaran mengenai upaya yang diperlukan untuk peningkatan literasi politik masyarakat dalam mencegah politik uang (money politics). Hasil/TemuanHasil penelitian menunjukan bahwa Literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan masih belum cukup dan sangat mengkhawatirkan karena dari hasil wawancara menyatakan minimnya pengetahuan masyarakat terkait struktur pemerintahan, rendahnya minat terhadap berita dan isu politik serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait politik uang dan implikasinya terhadap demokrasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di kabupaten Bangka Selatan diperlukan langkah yang dierlukan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Peneliti menyarakan bahwa kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan dalam meningkatkan literasi politik dalam pencegahan politik uang. Kata Kunci: Literasi Politik, Pencegahan, Politik Uang
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 03 Jun 2024 04:23 |
| Last Modified: | 03 Jun 2024 04:23 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17441 |
Actions (login required)
 |
View Item |
