IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Cendikia, Dennis Ramadhana (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA. Other thesis, IPDN.

[img]
Preview
Text
DENNIS RAMADHANA CENDIKIA_31.0055_IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA.pdf

Download (307kB) | Preview

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): Medan City ranks second in the highest open unemployment rate in North Sumatra, which has the potential to trigger social unrest such as poverty, slow economic growth, and increased crime. In 2022, Medan City also recorded the highest number of criminal cases in the province, reaching 9,753 cases. To address the complex issue of unemployment, the Medan City Government has issued Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Employment Management. Purpose: This research aims to identify and analyze how the supporting and inhibiting factors, as well as the efforts of the Medan City Government, address the inhibiting factors in the implementation of Medan City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning the Management of Employment to reduce the unemployment rate in the city of Medan, North Sumatra Province. Method: The research method used is qualitative research with a descriptive method and an inductive approach, employing data collection techniques such as interviews, observation, documentation, and triangulation. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result: The research results show that the implementation of Medan City Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning the Administration of Employment has been effective, indicated by a decrease in the unemployment rate. However, the Department of Manpower faces challenges such as limited human resources and budget, as well as a lack of facilities at the Job Training Center (BLK). Although competence, consistency, and communication coordination support the implementation of this regulation, there is still a shortage of personnel in the areas of job placement, training, and productivity. Efforts to address these issues include budget efficiency, increased funding, additional personnel, and strengthening collaboration among sectors to balance the workforce with job opportunities. Conclusion: While the employment management process has successfully reduced the unemployment rate every year, challenges in its implementation include a shortage of personnel resources in the Manpower Office and limited facilities in the Vocational Training Centers (BLK), hindering the optimization of these programs. To enhance this process, it is recommended to expedite the construction of BLK, increase personnel, and support the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by inviting more investors. Keywords: Implementation, Facilities, Unemployment ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Medan menempati peringkat kedua dalam tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Sumatera Utara, yang berpotensi memicu gejolak sosial seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan peningkatan kejahatan. Pada tahun 2022, Kota Medan juga mencatat jumlah kasus kriminalitas tertinggi di provinsi tersebut, mencapai 9.753 kasus. Untuk menangani isu pengangguran yang kompleks, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis bagaimana, faktor pendukung dan penghambat, dan upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi, serta teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan berjalan baik, ditandai dengan penurunan persentase pengangguran. Namun, Dinas Ketenagakerjaan menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya fasilitas di Balai Latihan Kerja (BLK). Meskipun kompetensi, konsistensi, dan koordinasi komunikasi mendukung implementasi peraturan ini, masih terdapat kekurangan personel di bidang penempatan kerja, pelatihan, dan produktivitas. Upaya untuk mengatasi masalah ini meliputi efisiensi anggaran, peningkatan anggaran, penambahan personel, dan memperkuat kolaborasi antar sektor untuk menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Kesimpulan: Meskipun proses penyelenggaraan ketenagakerjaan berhasil menurunkan angka pengangguran setiap tahunnya, tantangan dalam implementasinya mencakup kekurangan sumber daya personel di Dinas Ketenagakerjaan dan keterbatasan fasilitas di Balai Latihan Kerja (BLK), yang menghambat optimalisasi program tersebut. Untuk meningkatkan proses ini, disarankan untuk mempercepat pembangunan BLK, menambah personel, dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengundang lebih banyak investor. Kata kunci: Implementasi, Pengangguran, Sarana Dan Prasarana

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User: Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited: 30 May 2024 02:45
Last Modified: 30 May 2024 02:45
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16914

Actions (login required)

View Item View Item