Rossy, Fahrul and Jaftoran, Ferdinandus (2024) PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMUJU. Other thesis, IPDN.
|
Text
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMUJU.pdf Download (473kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMUJU Oleh: Fahrul Rossy Dosen Pembimbing: Drs. Ferdinandus Jaftoran, M.Si Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju. Latar belakang penelitian ini menggambarkan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan sebagai kewajiban pemerintah kepada masyarakat, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang administrasi dan pendaftaran penduduk melalui konsep Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori konsep Good Governance menurut Sedarmayanti(2009), dengan dimensi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Hasil penelitian, pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup optimal, melihat dari akuntabilitas yang menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional (SOP), serta adanya kejelasan dalam penyelesaian pelayanan, dan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat dari aspek transparansi ketersediaan mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pendaftaran penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik dalam menggunakan website resmi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, aspek berikutnya yaitu partisipasi, masyarakat belum sepenuh terlibat dalam memberikan kritik dan saran dan aspek yang terakhir yaitu supremasi hukum sudah baik dalam pelaksanaannya dengan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan Standar Operasional Prosedur yang bersifat fleksibel sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Dalam penelitian ini menemukan hambatan yang berupa kurangnya kesadaran sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya-upaya telah dilakukan, seperti peningkatan kualitas jaringan dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat.Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan Good Governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mamuju, serta menunjukkan pentingnya upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kata Kunci: Akuntabilitas, Dinas Dukcapil, Good Governance, partisipasi, supremasi hukum, transparansi. ABSTRACT IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE CIVIL REGISTRATION AND POPULATION SERVICE OF MAMUJU DISTRICT By: Fahrul Rossy Supervisor: Drs. Ferdinandus Jaftoran, M.Si This research discusses the implementation of Good Governance principles in the services of the Mamuju Regency Population and Civil Registration Service. The background to this research illustrates the importance of population administration services as a government obligation to the community, as well as the government's efforts to improve the quality of public services in the areas of administration and population registration through the concept of Good Governance. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation and interviews with several informants related to the research. This research uses the Good Governance concept theory according to Sedarmayanti (2009), with dimensions of accountability, transparency, participation and rule of law. The results of the research show that the implementation of Good Governance principles in population administration services at the Department of Population and Civil Registration is quite optimal, looking at accountability which shows conformity between implementation and operational standards (SOP), as well as clarity in completing services, and certainty of time in providing service to the community. If seen from the aspect of transparency of availability regarding population administration services and population registration, the Department of Population and Civil Registration is good at using the official website in providing information to the public, the next aspect is participation, the public is not yet fully involved in providing criticism and suggestions and the last aspect is The supremacy of law is good in its implementation with the existence of regional regulations that regulate the implementation of population administration services and Standard Operating Procedures that are flexible so as to optimally meet the needs of the community. This research found obstacles in the form of a lack of awareness of human resources and a lack of community participation in improving service quality. To overcome these obstacles, efforts have been made, such as improving network quality and regular outreach to the community. This research provides a better understanding of the implementation of Good Governance in population administration services in Mamuju Regency, as well as showing the importance of efforts to improve quality public service. Keywords: accountability, dukcapil service, Good Governance, participation, rule of law, transparency.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Studi Kependudukan dan Catatan Sipil FPM |
| Date Deposited: | 29 May 2024 06:16 |
| Last Modified: | 29 May 2024 06:16 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16764 |
Actions (login required)
 |
View Item |
