Wardani, Dhita (2023) PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BENGKULU. Other thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY DHITA KUSUMA WARDANI.pdf Download (569kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/ Background (GAP) : This research is motivated by the researcher's interest in the role of legislators in empowering women in the city of Bengkulu. Empowering women in environmental management is expected to reveal the wonders of women as effective managers in addressing environmental issues. The Purpose : to determine the role of legislators in empowering women in the city of Bengkulu, identify the obstacles faced by legislators in carrying out the role of empowering women in Bengkulu, analyze the role of legislators in empowering women in Bengkulu, and identify and analyze the factors that hinder women's empowerment by legislators in Bengkulu. The method used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection is obtained through observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with relevant department heads, members of the Bengkulu City Regional People's Representative Council (DPRD), and individuals involved in women's empowerment. The Result there are three roles of legislators in empowering women in Bengkulu. Firstly, the Legislative Function involves the drafting of new Regional Regulations on Gender Mainstreaming, which are discussed at the first level and await discussion in the Regional Regulation Formation Body. Secondly, the Oversight Function involves the Bengkulu City Regional People's Representative Council monitoring the performance evaluation of relevant departments, including budget absorption, activities carried out, activities that have not been implemented, and budget needs. The implementation of women's empowerment programs is conducted by the respective departments. Thirdly, the Budget Function involves proposing programs from the departments to the Council, which are part of the Regional Work Plan that will be discussed during the budgeting process Prioritization is made to allocate the budget to the selected programs, while others may not be funded. The Conclusion are expected to raise special attention from legislators regarding women's empowerment programs and provide input and suggestions to the relevant departments involved in women's empowerment to improve the implementation of these programs. Keywords: Legislators, DPRD, Women's Empowerment ABSTRAK Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini dilatar belakangi dari ketertarikan peneliti mengenai peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu. Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang baik dalam menangani masalah lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu, Apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota legislatif Kota Bengkulu dalam menjalankan peran pemberdayaan perempuan di kota Bengkulu dan untuk mengetahui serta menganalisis peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan perempuan oleh anggota legislatif di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan dengan kepala dinas terkait, anggota DPRD Kota Bengkulu, dan masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan di Kota Bengkulu ada tiga, yaitu Fungsi Legislasi yang mana Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang baru dibahas pada tingkat satu menunggu dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kedua Fungsi Pengawasan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap Dinas-dinas terkait evaluasi kinerja tentang berapa serapan anggarannya, kegiatan apa saja yang dilakukan, kegiatan apa yang belum jalan, dan berapa kebutuhan anggaran, untuk Teknik program-program kegiatan pemberdayaan perempuan di lakukan di Dinas, dan yang ketiga Fungsi Anggaran yakni Program-program dari Dinas yang diusulkan ke Dewan adalah Rencana kerja Daerah yang mana akan dibahas di anggaran, setelah itu dipilih mana yang menjadi prioritas yang akan dianggarkan dan mana yang tidak dianggarkan kemudian setelah didapat apa yang menjadi prioritas anggaran diberikan kepada Dinas-dinas tersebut. Kesimpulan Diharapkan hasil penelitian ini dapat menumbuhkan perhatian khusus dari Anggota legislatif terkait program-program pemberdayaan perempuan, serta memberi masukan dan saran kepada dinas terkait pemberdayaan perempuan agar program-program yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancer Kata Kunci : Anggota Legislatif, DPRD, Pemberdayaan Perempuan
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > J General legislative and executive papers |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 14 Jul 2023 06:11 |
| Last Modified: | 14 Jul 2023 06:11 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15899 |
Actions (login required)
 |
View Item |
