King, David (2023) ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
30.0084_DAVID KING_H1_ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA (repository).pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Abstract Problems / background (GAP): the author focuses on problems regarding the implementation of gender mainstreaming policies within the North Tapanuli Regency government as stipulated in Regent Regulation Number 3 of 2019 concerning Gender mainstreaming which is considered inappropriate, especially within the scope of facilities, facilities, and infrastructure that support work, especially for women. Considering the percentage of female civil servants (PNS) is quite dominant in North Tapanuli, but not followed by adequate facilities. Thus, this can have implications for peace, Public Order, and community protection in the North Tapanuli Regency local government. Purpose: the purpose of this study was to analyze the extent of gender mainstreaming in regional development within the government of North Tapanuli Regency. Methods: the research method used is qualitative research that produces descriptive data with inductive approach, as for data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Results / findings: the results obtained in this study is the implementation of the policy has been running well, as expected so that civil servants in the Government of North Tapanuli Regency can feel a sense of security in expressing their work without being overshadowed by a sense of gender inequality, this is viewed from the human resources sector, namely, the availability of formations has been fulfilled and the employees of the state civil apparatus who oversee the field of gender mainstreaming come from educational backgrounds that are in line with gender mainstreaming, in addition to providing training and lifting knowledge about gender mainstreaming as an added value for Human Resources who are expected to be able to implement these policies within the government of North Tapanuli Regency. However, the sector of non-human resources (infrastructure, facilities or budget) has been implemented but not all indicators are running well, namely in the budget sector which is still not enough. This has implications for the availability of facilities and infrastructure that are not gender responsive, thus hindering the implementation of these policies. Conclusion: policy implementation in North Tapanuli Regency has been running well, in terms of human resources that have been running in accordance with existing regulations. However, the availability of facilities and infrastructure that is still lacking and does not meet regulatory standards is an obstacle to the implementation of this policy. Keywords: Implementation, Gender Mainstreaming, Gender ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender yang dinilai belum sesuai khususnya dalam ruang lingkup fasilitas, sarana, dan prasarana yang menunjang pekerjaan khususnya bagi perempuan. Mengingat presentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan cukup dominan di Tapanuli Utara, akan tetapi tidak diikuti dengan fasilitas yang memadai. Sehingga, hal ini dapat berimplikasi terhadap ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis sejauh mana pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan pendekatan induktif, Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan sehingga aparatur sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat merasakan rasa aman dalam mengekspresikan pekerjaan mereka tanpa dibayangi oleh rasa ketimpangan gender, hal ini ditinjau dari sektor sumber daya manusia, yakni ketersediaan formasi sudah tercukupi dan para pegawai aparatur sipil negara yang menaungi bidang pengarusutamaan gender berasal dari latar belakang pendidikan yang sejalan dengan pengarusutamaan gender, selain itu pemberian pelatihan dan pengangkatan pengetahuan mengenai pengarusutamaan gender menjadi nilai tambah bagi sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Akan tetapi sektor sumber daya non-manusia (prasarana, sarana atau anggaran) sudah terlaksana namun tidak semua indikator berjalan dengan baik, yakni dalam sektor anggaran yang dinilai masih belum cukup. Hal ini berimplikasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang belum responsif gender, sehingga menghalang pelaksanaan kebijakan tersebut. Kesimpulan: Implementasi kebijakan di Kabupaten Tapanuli Utara telah berjalan dengan baik, ditinjau dari sumber daya manusia yang sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Akan tetapi, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memenuhi standar regulasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kata Kunci: Implementasi, Pengarusutamaan Gender, Gender
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 03 Jul 2023 02:26 |
| Last Modified: | 03 Jul 2023 02:26 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15491 |
Actions (login required)
 |
View Item |
