Batubara, Anastasya Geraldine D. (2023) implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan pada dinas penanaman nodal dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten toba provinsi sumatera utara. Other thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY.pdf Download (334kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Public service is an activity provided by the government to fulfill the wishes of the community in meeting their needs. However, organizing public services cannot be separated from problems that can hinder the implementation of a policy. The implementation of the Building Permit service policy is a government program to meet public needs in terms of licensing. The Building Permit service policy is a program that has been running since 2010. Purpose:This study aims to describe the process of implementing the Building Permit service policy in Toba Regency and the obstacles faced by the Investment Service and One Stop Integrated Services in the Implementation of the Building Permit policy. Method: This research is a qualitative research using a descriptive approach. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. Result: The implementation of the building permit service policy implementation at the Toba Regency One Stop Investment and Integrated Services Service can be viewed through four indicators, namely: (a) communication, (b) resources both human resources, financial resources, and facilities and infrastructure resources , (c) disposition, and (d) bureaucracy. After conducting direct research on the Investment and OneStop Service Office of Toba Regency, it has been going well but not optimal. This can be seen from the existence of obstacles during policy services such as the lack of the number of policy actors as technical teams, facilities in the form of facilities and infrastructure that are still lacking, and the lack of public understanding of the importance of building permits. The advice given by the author to the Toba Regency One-Stop Investment and Integrated Services Service to be considered for future evaluation in making policies requires careful planning by communicating with the actors concerned. So that the obstacles that occur at this time can be minimized by paying attention to the service standards that have been set. Keywords: Policy Implementation, Service, Building Permit ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang: Pelayanan publik merupakan aktivitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun dalam menyelenggarakan pelayanan publik tidak terlepas dari masalah yang mampu menghambat jalannya sebuah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan merupakan program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dalam hal perizinan. Kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan merupakan programyang sudah berjalan sejak tahun 2010. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Toba dan hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan: Pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba dapat ditinjau melalui empat indikator yaitu: (a) komunikasi, (b) sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana dan prasarana, (c) disposisi, dan (d) birokrasi. Setelah melakukan penelitian langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba sudah berjalan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kendala saat pelayanan kebijakan berlangsung seperti kurangnya jumlah pelaku kebijakan sebagai tim teknis, fasilitas berupa sarana dan prasarana yang masih kurang, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan. Saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba agar menjadi pertimbangan evaluasi kedepan dalam mengambil kebijakan perlu perencanaan yang matang dengan melakukan komunikasi oleh aktor yang bersangkutan. Sehingga hambatan yang terjadi saat ini dapat diminimalisir dengan memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 03 Jul 2023 02:09 |
| Last Modified: | 03 Jul 2023 02:09 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15439 |
Actions (login required)
 |
View Item |
