Okprianda, M Musawir (2023) PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT DALAM PENANGANAN KASUS MAISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH. Other thesis, IPDN.
|
Text
M Musawir Okprianda_30.0021_H4.pdf Download (710kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem/Background (GAP): The level of violations in the Maisir or gambling case in East Aceh District still occurs frequently because the community still does not care about the regulations of the Qanun Jinayat. In solving this problem the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah conduct patrols in places prone to violations and build good relations with the community to provide understanding and work together to enforce Qanun Jinayat in dealing with masir issues. Purpose: The purpose of this study is to determine the enforcement of Qanun in dealing with the Maisir problem in East Aceh District. Method: The research method used by researchers is a qualitative descriptive method. The data sources for this research are primary data and secondary data both from officials in the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah, communities, and documents. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation with data analysis techniques, namely starting from data collection, data reduction then data presentation and drawing conclusions. Results/Findings: The results of the study show that the enforcement of the Qanun Jinayat in the handling of the Maisir case by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in East Aceh District has been good, it's just that there are still people who don't care about the rules, the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah have made improvements to the workforce and building good coordination with the community to help each other enforce the Qanun Jinayat in handling the Maisir case in East Aceh District. Conclusion: lack of facilities and infrastructure, lack of personnel and lack of competency knowledge possessed by personnel and there are still elements from the law enforcers themselves when processing the law still look at who the offenders are. The author also suggests that the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah should pay more attention to personnel resources to increase the competence of members and reduce elements that work poorly in law enforcement. Keywoards: Enforcement, Jinayat Law, Maisir ABSTRAK Permasalahan/Latar belakang (GAP): Tingkat pelanggaran kasus Maisir atau judi di Kabupaten Aceh Timur masih sering terjadi dikarenakan masyarakat masih tidak peduli akan aturan Qanun Jinayat. Dalam menyelesaikan masalah ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli di tempat tempat yang rawan akan terjadinya pelanggaran dan membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk memberi pemahaman dan bekerja sama untuk menegakkan Qanun Jinayat dalam menangani masalah maisir. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan Qanun dalam menangani masalah Maisir di Kabupaten Aceh Timur. Metode: Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik dari pejabat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, masyarakat, dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data lalu penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Maisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Timur sudah baik hanya saja masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap aturan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah melakukan peningkatan pada tenaga kerja dan membangun koordinasi yang baik bersama masyarakat untuk saling bantu menegakkan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus Maisir di Kabupaten Aceh Timur. Kesimpulan: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan minimnya pengetahuan kompetensi yang dimiliki personil dan masih adanya oknum dari penegak hukum itu sendiri ketika memproses hukum masih memandang siapa pelanggar. Penulis juga menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebaiknya lebih memperhatikan sumber daya personil untuk meningkatkan kompetensi anggota dan mengurangi oknum oknum yang bekerja buruk di penegak hukum. Kata Kunci: Penegakan, Hukum Jinayat, Maisir
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 27 Jun 2023 03:51 |
| Last Modified: | 27 Jun 2023 03:51 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15332 |
Actions (login required)
 |
View Item |
