Abimanyu, Alif Farhan (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI WATERFRONT KOTA PONTIANAK). Other thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY A5-01-AIF FARHAN ABIMANYU.pdf Download (376kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah Pedagang Kaki Lima merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Hal yang perlu diperhatikan dengan adanya pedagang kaki lima adalah kondisi lingkungan tempat berjualan, sebagian besar pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan dan daerah umum yang seharusnya tidak diperuntukan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha atau berdagang. Pedagang Kaki Lima pada kenyataannya sering menimbulkan masalah lingkungan hidup apabila aktivitas PKL ini tidak diatur atau ditata dengan baik dan benar oleh Pemerintah Kota Pontianak, diyakini akan menimbulkan masalah pembangunan daerah di kemudian hari. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dan apa saja kendala implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Waterfront Kota Pontianak. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dari model Implementasi Kebijakan Edward III yang memiliki 4 dimensi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan standar operasional kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kegiatan Penertiban pedagang kaki lima di Waterfront Kota Pontianak yang berdasar hukum pada peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang ketertiban umum khususnya pasal 17 tentang tertib bangunan dan izin usaha sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala yang ditemukan dilapangan adalah masih Kurang maksimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mentaati peraturan tertib bangunan dan izin usaha. Kesimpulan: Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak agar memaksimalkan sosialisasi peraturan daerah mengenai tertib bangunan dan izin usaha kepada masyarakat Kota Pontianak agar masyarakat mengetahui dan melaksanakan peraturan tersebut dengan baik. Serta Perlu adanya sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada para pelanggar. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Penertiban Pedagang Kaki Lima, Kota Pontianak. ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The problem of street vendors is a complicated problem in urban planning. Handling with shortcuts through controlling by evictions often invite protests from various parties. The thing that needs to be considered with the existence of street vendors is the condition of the environment where they sell, most of the street vendors sell on the side of the road and in public areas that should not be intended as a place to carry out business activities or trade. In fact, street vendors often cause environmental problems if the activities of these street vendors are not regulated or managed properly and correctly by the Pontianak City Government, it is believed that this will cause regional development problems in the future. Purpose: The purpose of this study is to find out how and what are the obstacles to implementing Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning public order in controlling street vendors at the Pontianak City Waterfront. Method: The research method used is a qualitative method from the Edward III Policy Implementation model which has 4 dimensions including communication, resources, dispositions, and operational standards then data collection is carried out using interview, observation and documentation techniques. Result: The results of this study indicate that street vendor control activities at the Pontianak City Waterfront which are based on local regulation Number 11 of 2019 concerning public order, especially article 17 regarding orderly buildings and business permits have been carried out properly. Obstacles found in the field are the lack of maximum socialization given to the community, as well as the level of public awareness that is still lacking to comply with building regulations and business permits. Conclusion: Based on this, the authors suggest to the Civil Service Police Unit of Pontianak City to maximize the dissemination of local regulations regarding orderly buildings and business permits to the people of Pontianak City so that people know and implement these regulations properly. As well as the need for stricter sanctions in order to provide a deterrent effect on violators. Keywords: Policy Implementation, Public Order, Control Of Street Vendors, Pontianak City
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 26 Jun 2023 03:10 |
| Last Modified: | 26 Jun 2023 03:10 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15293 |
Actions (login required)
 |
View Item |
