PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Yuandi, Tri Sella (2023) PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU. Other thesis, IPDN.

Preview

Text Tri Sella Yuandi_30.0435_PENERTIBAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROV BENGKULU.pdf Download (497kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problems/Background (GAP): This research was motivated by complaints from the people of Rejang Lebong Regency who were worried about mining activities which besides destroying rivers, also damaged community land. For this reason, the Rejang Lebong Regency Government will act as a law enforcement officer in coordination with the legal division and SatpoI PP to carry out site inspections and close sand mining operations that were previously reported by residents. Purpose: This study aims to find out and analyze how to control the rock mining business in Rejang Lebong Regency, the inhibiting factors in controlling the rock mining business in Rejang Lebong Regency and to know and analyze the efforts of the Civil Service Police Unit in controlling the rock mining business in Rejang Lebong Regency. Method: The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation techniques. Results/Findings: The results of the study show that controlling illegal rock mining in Rejang Lebong Regency has not gone well. The implementation of stopping illegal rock mining activities in Rejang Lebong Regency is still not running effectively and is still weak in enforcement due to a lack of coordination between the central and regional governments in regulating authority in controlling mining. The causes of obstacles to stone mining in Rejang Lebong Regency are caused by internal and external factors. Actions that have been taken by the government of Rejang Lebong Regency include collecting data on the number and location of stone mines, reporting to the provincial government regarding the mining situation in Rejang Lebong district, and providing education to the community. Conclusion: Based on the research results, it can be concluded that the role of the Civil Service Police Unit in Orderly Mining in Rejang Lebong Regency has not been good as seen from the implementation of illegal rock mining activities which are still operating. Keywords: Controlling, Satpol PP, Mining, Government ABTSRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengaduan dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang resah dengan adanya aktivitas penambangan yang selain merusak sungai, juga merusak lahan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Rejang Lebong akan bertindak sebagai aparat penegak hukum berkoordinasi dengan bagian hukum serta SatpoI PP untuk melakukan pemeriksaan di lokasi serta menutup operasi penambangan pasir yang sebelumnya dilaporkan oleh warga. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong, faktor penghambat dalam penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong serta mengetahui dan menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban usaha pertambangan batuan di Kabupaten Rejang Lebong. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penertiban pertambangan batuan illegal di Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan penghentian aktivitas tambang batuan yang tidak sah di Kabupaten Rejang Lebong masih belum berjalan efektif dan masih lemah dalam penegakannya karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur kewenangan dalam penertiban pertambangan. Penyebab hambatan penambangan batu di Kabupaten Rejang Lebong disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mencakup pengumpulan data tentang jumlah dan lokasi tambang batu, pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai situasi tambang di kabupaten Rejang Lebong, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian mampu disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pertambangan di Kabupaten Rejang Lebong telah belum dengan baik yang terlihat dari pelaksanaan aktivitas tambang batuan ilegal yang masih terus beroperasi. Kata Kunci: Penertiban, Satpol PP, Pertambangan, Pemerintah

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	27 Jun 2023 03:53
Last Modified:	27 Jun 2023 03:53
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14914

Actions (login required)

View Item