Mabruri, Muhammad Dhoifurrohman (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
B6_12_M.DHOIFURROHMAN MABRURI-REPOSITORY.pdf Download (336kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problems/Background (GAP): Revenue Sharing Fund for Tobacco Products Excise (DBHCHT) is DBH that is specifically given to tobacco-producing regions and their derivatives which are given for regional contributions from tobacco excise taxes and excise taxes on the Tobacco Products Industry (IHT). Regulations for the use of DBHCHT are regulated in PMK provisions No. 206/PMK.07/2020 Concerning the Use, Monitoring and Evaluation of DBHCHT which can be used as a specific grant, thus making it difficult for some regions to realize it optimally. Kudus Regency is the area that receives the largest DBHCHT allocation in Central Java, but the realization of budget absorption is low which can result in loss of benefits from the implementation of DBHCHT usage policies. Purpose: This research is used to determine the implementation of the policy on the use of revenue sharing from tobacco excise in Kudus Regency, the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles. Method: The method used is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation tied to research. To assess the success of the policy implementation of the use of tobacco excise revenue sharing funds, it can be seen from the 4 variable dimensions of policy implementation according to George C. Edwards III. Results: There are still several obstacles in its implementation, including the lack of flexibility in terms of using DBHCHT, refocusing on budget use, and the lack of dedication of policy implementers to implementing policies. Therefore, the Government needs to evaluate and increase efforts to optimize the use of DBHCHT allocations. Conclusion: From the research it was concluded that the implementation of the policy on the use of tobacco excise revenue sharing funds was not optimal. It requires the will and ability of policy implementers to implement policies and flexible budget use provisions. Keywords: Policy Implementation, DBHCHT, Budget Absortion ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah DBH yang khusus diberikan kepada daerah penghasil tembakau dan olahannya yang diberikan atas sumbangsih daerah dari pajak cukai tembakau dan pajak cukai Industri Hasil Tembakau (IHT). Pengaturan penggunaan DBHCHT diatur dalam ketentuan PMK No. 206/PMK.07/ 2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT yang penggunaannya dapat digunakan secara specific grant, sehingga membuat beberapa daerah kesulitan untuk merealisasikannya dengan maksimal. Kabupaten Kudus merupakan daerah yang memperoleh alokasi DBHCHT terbesar di Jawa Tengah, namun realisasi penyerapan anggarannya rendah sehingga dapat berakibat pada hilangnya manfaat dari pelaksanaan kebijakan penggunaan DBHCHT. Tujuan: Penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kudus, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi hambatan. Metode: Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terikat dengan penelitian. Untuk menilai keberhasilan dari implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini dapat dilihat dari 4 variabel dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Hasil/Temuan: Pelaksanaan penggunaan DBHCHT masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya antara lain kurang fleksibelnya ketentuan penggunaan DBHCHT, refocusing penggunaan anggaran, dan kurangnya dedikasi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengevaluasi dan lebih meningkat lagi upaya untuk mengoptimalkan penggunaan alokasi DBHCHT. Kesimpulan: Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum optimal. Diperlukan kemauan dan kemampuan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijkan dan ketentuan penggunaan anggaran yang fleksibel. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, DBHCHT, Penyerapan Rendah
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Study of Government Policy |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 15 Jun 2023 06:58 |
| Last Modified: | 15 Jun 2023 06:58 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14740 |
Actions (login required)
 |
View Item |
