Banunaek, Ada Anjanette (2023) ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Other thesis, IPDN.
|
Text
RINGKASAN SKRIPSI ADA ANJANETTE B-G4-11.06.2023.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problems/Background (GAP): Advances in technology, information and communication naturally have advantages and disadvantages. One of the disadvantages lies in the process of managing and communicating information to the public. The challenge in managing and communicating information that is currently being faced is the post-truth phenomenon that is occurring in society, in this case related to the spread of fake news, so much information is still questionable . Government must play its role in addressing these issues, particularly in the area of government information management. Objective: The researchers' goal is to focus on the implementation of an enterprise architecture in the management of government information to prevent the spread of fake news in East Nusa Tenggara Province. Method: The method used is qualitatively descriptive with an inductive approach and data collection techniques using interviews, documentation and observation. The data analysis steps used are data acquisition, data reduction, data presentation, and verification/conclusion. The research uses enterprise architecture theory using the Zachman framework, which has the following dimensions: methods of government public relations work (how), organizational goals of public relations (why), implementation of government public relations work program (when ), Performance Evaluation of Government Public Relations (What), State Public Relations Organization (Who), Scope of Implementation of Public Relations Tasks (Where). Results/Findings: The results of the study show that government information management works well in terms of work mechanisms, goal attainment and job performance, performance evaluation results, team organization and division of team work, although there are several inhibiting factors in this management. Responsible are the unavailability of a budget for the implementation of work programs related to public relations, the lack of program operating standards related to information services, the unavailability of facilities and infrastructure to support public relations activities and the lack of human resources an IT background in the PR team, because it still needs to be improved. Conclusion : This study concludes that the management of government information using the enterprise architecture method in NTT province performed well but sub-optimal due to several implementation limitations. Keywords: Government Public Relations, Information Services, Enterprise Architecture ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi tentusaja memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kekurangan yaitu dalam proses pengelolaan dan penyampaian informasi terhadap masyarakat. Tantangan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi yang dihadapi saat ini yaitu fenomena post-truth yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan penyebaran berita hoaks sehingga banyak informasi yang masih dipertanyakan kebenarannya. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan perannya dalam menaggulangi permasalahan tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan informasi pemerintahan. Tujuan: Tujuan dari peneliti adalah berfokus kepada penerapang enterprise architecture dalam pengelolaan informasi pemerintahan sehingga dapat mencegah penyebaran hoaks di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Enterprise Architecture dengan menggunakan Zachman Framework yang mempunyai dimensi: Metode Kerja Humas Pemerintahan (How), Tujuan Organuasai Kehumasan (Why), Pelaksanaan Program Kerja Humas Pemerintahan (When), Evaluasi Kinerja Humas Pemerintahan (What), Pengorganisasian Humas Pemerintahan (Who), Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Kehumasan (Where). Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan sudah berjalan dengan baik dari segi mekanisme kerja, pencapaian target kerja dan prestasi yang didapat,hasil evaluasi kinerja, pengorganisasian tim, dan pembagian kerja tim walaupun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan tersebut. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program kerja terkait kehumasan, belum adanya SOP terkait pelayanan informasi, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan kehumasan dan masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakan IT dalam tim Humas merupakan faktor yang asih harus diperbaiki. Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi pemerintahan menggunakan metode enterprise architecture di Provinsi NTT teah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Kata Kunci: Humas Pemerintahan, Informasi Pemerintahan, Enterprise Architecture
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan FMP |
| Date Deposited: | 15 Jun 2023 07:00 |
| Last Modified: | 15 Jun 2023 07:00 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14675 |
Actions (login required)
 |
View Item |
