Pamungkas, Dwiki Bayu (2023) Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Other thesis, IPDN.
|
Text
DWIKI BAYU PAMUNGKAS.pdf Download (236kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Human Rights do not only apply to certain age groups. Since humans are born, rights have been attached to him. Almost a quarter of the population in Indonesia are children. The government through the State Ministry for the Empowerment of Women and Children supports efforts to fulfill children's rights through the Child Friendly District Policy. Cilacap district has succeeded in increasing the KLA rating category from middle to junior high, but cases of child abuse in Cilacap district are still very high. Purpose: From this background, in this study there are three formulations of the problem, namely 1. How is the Implementation of Child-Friendly District Policy in reducing child-bearing rates in Cilacap Regency. 2. What are the supporting and inhibiting factors in the implementation. 3. Efforts made by the Regional Government of Cilacap Regency in reducing the number of violence. Method: This study was designed using a postpositivism paradigm approach called Quasi-Qualitative Design (QQD)/semi-qualitative. Data were obtained through interviews, observation and documentation and were processed using the Manual Data Analysis Procedure (MDAP) analysis technique. The study uses the Implementation Theory of Edward III which consists of the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Result: The results of the study show that based on the assessment guidelines, the KLA Policy in Cilacap Regency has achieved very good results. However, in terms of child abuse the figures are still fluctuating and difficult to control. Several factors such as APBD funding support, integrated policy development and adequate facilities are supporting factors in the implementation of this KLA policy. However, other factors such as the limited resources of the apparatus and the lack of public understanding of the procedure for servicing cases of child abuse became an inhibiting factor in the implementation of this KLA policy. Some of the efforts made by the Regional Government in implementing the KLA policy are by improving the quality of human resources, collaborating with various parties, establishing an Integrated Service Center for the Protection of Women and Children, as well as enforcement and legal assistance to child victims of violence. Conclusion: The government should hold open meetings with the community regarding child care, improve coordination with the KLA Task Force Team, collaborate with BKD in recruiting employees, and conduct outreach regarding service procedures. Keywords: Implementation, Child-friendly Districts, Child Violence ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku untuk kelompok umur tertentu saja. Sejak manusia lahir, telah melekat hak-hak pada dirinya. Jumlah penduduk di Indonesia hampir seperempatnya adalah anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendukung upaya pemenuhan hak anak melalui Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Cilacap berhasil meningkatkan kategori pemeringkatan KLA dari madya ke nindya, namun kasus kekerasan anak di kabupaten cilacap masih sangat tinggi. Tujuan: Dari latar belakang tersebut, pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka kekeran anak di Kabupaten Cilacap. 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tersebut. 3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam menurunkan angka kekerasan. Metode: Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan Quasi-Qualitative Desain (QQD)/semi kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan diolah menggunakan teknik analisis Manual Data Analysis Procedure (MDAP). Penelitian menggunakan Teori Implementasi dari Edward III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan pedoman penilaian, Kebijakan KLA di Kabupaten Cilacap sudah mencapai hasil sangat baik. Namun, dalam hal kekerasan anak angkanya masih flutuatif dan susah dikendalikan. Beberapa faktor seperti dukungan dana APBD, pengembangan kebijakan yang terintegrasi dan fasilitas yang memadai menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan KLA ini. Namun, faktor lain seperti keterbatasan sumber daya aparatur dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan kasus kekerasan anak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan KLA ini. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan KLA adalah dengan peningkatan kualitas SDM, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, serta penegakan dan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan. Kesimpulan: Pemerintah harus melakukan rapat terbuka dengan masyarakat terkait pola asuh anak, meningkatkan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA, melakukan kerjasama dengan BKD dalam perekrutan pegawai, serta melakukan sosialisasi terkait prosedur pelayanan. Kata kunci: Implementasi, Kabupaten Layak Anak, Kekerasan Anak
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
| Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
| Date Deposited: | 09 Jun 2023 06:22 |
| Last Modified: | 09 Jun 2023 06:22 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14152 |
Actions (login required)
 |
View Item |
