ASLAMSYAH, HISYAM (2023) PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus Kawasan Fasilitas Umum). Other thesis, IPDN.
|
Text
Hisyam Aslamsyah.pdf Download (651kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACK Problem Statement/Background (GAP): Indonesia is one of the countries with the third highest number of smokers in the world which is the number 2 cause of death at 17.3 percent. The Kapuas Hulu Regency Government issued Regional Regulation No. 11 of 2013 concerning non-smoking areas because the number of smokers in Kapuas Hulu district touched 25.12 percent. Purpose: The purpose of this study is to determine and analyze how the enforcement of non-smoking areas in public facilities areas by the civil service police unit of Kapuas Hulu district, factors that become obstacles in the enforcement of non-smoking areas in public facility areas and to determine the efforts made to overcome obstacles and problems that arise during the enforcement process. Method: The research method used is qualitative research with a descriptive method with an inductive approach by conducting analysis based on Soejono Soekanto's theory. In addition, the sources of data that the author gets are people, places, and documents with data acquisition techniques through interviews, observations, and documentation. Results: The results of research on the enforcement of non-smoking areas in public facility areas by the civil service police unit in Kapuas Hulu district through the analysis of the dimensions of its own Legal Regulations, its own law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture by interviewing sources that the author determined basically went well because the average resource person gave a positive answer response, However, there are still obstacles such as lack of facilities and infrastructure, damaged facilities, and lack of individual awareness of applicable regulations. The suggestions that can be given by researchers are that Satpol PP coordinate with local agency leaders actively and comprehensively, appeal to improve or improve supporting facilities, socialize the importance of regulations through Online services. Conclusion: The enforcement of non-smoking areas by Satpol PP Kapuas Hulu Regency has been well enforced, this can be seen from the 5 dimensions of indicators according to Soejono Soekanto, on average give a positive answer response, both from the regulation itself, its enforcement officers, facilities and infrastructure, the surrounding community, and the culture in the community itself. Although in its implementation there are several obstacles so that violations of local regulations are still found. This can be proven by the existence of people who violate due to lack of awareness from some people about the importance of the rules of the KTR regional regulations. Keywords: Enforcement, Non-Smoking Area, Civil Service Police Unit ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah perokok tertinggi ke tiga di dunia yang menjadi penyebab kematian nomor 2 yaituu 17,3 persen. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Perda No 11 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok karena jumlah perokok yang ada di kabupaten Kapuas hulu menyentuh angka 25,12 persen. Tujuan: Tujuan dari dilakuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan kawasan tanpa rokok di kawasan fasilitas umum oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Kapuas Hulu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan kawasan tanpa rokok di kawasan fasilitas umum dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan masalah yang muncul selama proses penegakan. Metode: Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang dengan melakukan analisis berdasarkan teori soejono soekanto. Selain itu sumber data yang penulis dapatkan adalah orang, tempat dan dokumen dengan teknik perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian penegakan kawasan tanpa rokok di kawasan fasilitas umum oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Kapuas Hulu melalui analisis dimensi Peraturan Hukumnya sendiri, Penegak hukumnya sendiri, Sarana dan prasarana, Masyarakat, dan kebudayaan dengan mewawancarai narasumber yang penulis tetapkan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik karena rata rata narasumber memberikan respon jawaban yang positif, namun masih menemukan hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana, adanya fasilitas yang rusak, dan kurangnya kesadaran individu terhadap peraturan yang berlaku. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu agar satpol pp melaksanakan koordinasi dengan pimpinan lembaga setempat secara aktif dan menyeluruh, menghimbau untuk meningkatkan atau memperbaiki fasilitas pendukung, mensosialisasikan pentingnya peraturan melalui pelayanan Online. Kesimpulan: Penegakan kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu telah ditegakkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 5 dimensi indikator menurut Soejono Soekanto, rata rata memberikan respon jawaban yang positif, baik dari aturan itu sendiri,aparat penegak nya, sarana serta prasarana, masyarakat lingkungan sekitar serta kebudayaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Walaupun dalam pelaksanaan nya terdapat beberapa hambatan sehingga masih ditemukannya pelanggaran perda. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang melanggar karena kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat akan pentingnya aturan dari perda KTR. Kata Kunci : Penegakan, Kawasan Tanpa rokok, Satuan Polisi Pamong Praja
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice |
| Depositing User: | Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM |
| Date Deposited: | 06 Jun 2023 08:05 |
| Last Modified: | 06 Jun 2023 08:05 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13825 |
Actions (login required)
 |
View Item |
