IMPLEMENTASI PERMENPAN RB NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

RAMADHAN, SATRIA BIMA (2023) IMPLEMENTASI PERMENPAN RB NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR. Other thesis, IPDN.

[img]
Preview
Text
D. RINGKASAN SKRIPSI-1.pdf

Download (277kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): This research is entitled "Implementation of Permenpan RB Number 17 of 2021 about Equalization of Administrative Positions to Functional Positions in Pasuruan City". This research is based on President Joko Widodo's Five Program Priorities at the MPR Plenary Session on October 20th, 2019 and one of the programs is a massive simplification of the bureaucracy. Purpose: This research is intended to find out how far the implementation of the equalization of administrative positions to functional positions, the supporting and inhibiting factors in the implementation of the equalization of positions and the efforts made by the government of Pasuruan City in facing obstacles to the implementation of equalization of positions. In this research, the author used the George C. Edward III Model Policy Implementation theory as the author's foundation in completing this thesis. Methode: As for this research, the author used a descriptive qualitative method using interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques used by the author include data reduction, data presentation and conclusion. Results: As for the results of the research that was already done, it was found that the implementation of equalization of positions had been carried out in accordance with the applicable laws and letters of recommendation. However, in the real practice it has not been carried out optimally because it is still hampered both by the budget, the workload occupied, the systematics of assessing credit scores, and education which is not yet qualified. Conclusion: The writer's suggestion is that the Pasuruan City Government should provide innovation and socialization so that the implementation of job position equalization can run smoothly. And for employees who are affected, they should be more adaptive in implementing policies properly. Keywords: Implementation, Equalization of Positions, Functional Position ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul “Implementasi Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Kota Pasuruan”. Penelitian ini didasarkan pada Lima Prioritas Program Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 2019 dan salah satu programnya adalah penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Tujuan: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyetaraan jabatan serta upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pasuruan dalam menghadapi hambatan implementasi penyetaraan jabatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan model George C. Edward III sebagai landasan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Metode: Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil: Adapun hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa implementasi penyetaraan jabatan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan surat rekomendasi yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum dilaksanakan secara optimal karena masih terhambat baik pada anggaran, beban kerja yang diduduki, sistematika penilaian angka kredit, maupun pendidikan yang belum sesuai. Kesimpulan: Adapun saran penulis yakni Pemerintah Kota Pasuruan sebaiknya memberikan inovasi dan sosialisasi agar pelaksanaan implementasi penyetaraan jabatan dapat berjalan dengan baik. Dan untuk pegawai yang terdampak agar lebih adaptif untuk menerapkan kebijakan dengan baik. Kata Kunci : Implementasi, Penyetaraan Jabatan, Jabatan Fungsional

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Politics and Government > Study of Govermental Politics
Depositing User: Politik Indonesia Terapan
Date Deposited: 06 Jun 2023 03:54
Last Modified: 06 Jun 2023 03:54
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13764

Actions (login required)

View Item View Item