RUSTAN, RUDIANSYAH (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT. Other thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
RUDIANSYAH RUSTAN_30.1578_I6_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NIK OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT.pdf Download (306kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement: The granting of access rights to utilize population data is an act of providing certain parties with the right to access and use data related to population information, such as population size, age, gender, and so on. The granting of access rights is carried out by the Directorate of Population and Civil Registration through the Population and Civil Registration Office to the Regional Device Organization to manage population data in order to improve the quality of public services. Purpose : This study aims to determine how the implementation of population data access rights policy based on NIK by Regional Device Organizations in Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. Method : This study uses qualitative research with a descriptive method and an inductive approach. In collecting data, the researcher uses data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The theory used in this study is the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which consists of six dimensions, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, attitudes/disposition of the implementers, communication between organizations and implementing activities, and the economic, social, and political environment. Result : This study uses qualitative research with a descriptive method and an inductive approach. In collecting data, the researcher uses data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The theory used in this study is the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which consists of six dimensions, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, attitudes/disposition of the implementers, communication between organizations and implementing activities, and the economic, social, and political environment.Conclusion : There has been no implementation of the policy regarding the utilization of access rights to population data based on the National Identification Number (NIK) by the Local Government Organizations in Pasangkayu District, West Sulawesi Province, despite having obtained access rights to utilize population data from the Directorate General of Population and Civil Registration. Keywords: Implementation, Access rights to utilize population data, Single Identity Number ABSTRAK Pemasalahan : Pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan adalah tindakan memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mengakses dan menggunakan data yang berkaitan dengan informasi kependudukan, seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Pemberian hak akses tersebut dilakukan oleh Direktorat Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk mengelola data kependudukan dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori implementasi kebijakan oleh van meter dan van Horn dimana terdapat 6 (dimensi) dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, kumunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.Hasil : Hasil penelitian implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat belum terlaksana secara optimal. Kabupaten Pasangkayu memiliki 31 OPD, tetapi hanya 3 OPD yang telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dan 4 OPD dalam proses pengajuan. Kurang Optimalnya implementasi diakibatkan kurangnya dana dalam penyediaan perangkat, masi kurangnya pemahaman OPD tentang pentingnya pemanfaatan data kependudukan serta tidak adanya regulasi Pemerintah Daerah Pasangkayu yang mengatur pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan. Kesimpulan : belum ada implementasi kebijakan pemanfaatan hak akses data kependudukan berbasis NIK oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat meskipun telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kepenndudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Hak akses pemanfaatan data kependudukan, NIK
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Studi Kependudukan dan Catatan Sipil FPM |
| Date Deposited: | 07 Jun 2023 04:12 |
| Last Modified: | 07 Jun 2023 04:12 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13389 |
Actions (login required)
 |
View Item |
