Ternate, Sri Wahyuni (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU. Other thesis, IPDN.
|
Text
Sri Wahyuni Ternate_30.1390_Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.pdf Download (368kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The problem of violence that occurs against women and children in Buru Regency is rife. The Buru Regency Government responded to this by issuing a policy in the form of Regional Regulation Number 13 of 2015. However, with the issuance of the policy there is still an increase in the number of violence against women and children. Purpose:This study aims to implement protection for women and children as well as factors in influencing implementation and looking at government efforts in overcoming inhibiting factors.The method :used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Indicators used to measure policy implementation use Van Meter and Van Horn theory. Research data were collected using interview, observation, and documentation techniques.The result of this study is that the Women and Children Protection Policy has not been implemented optimally. That said, because there are still cases of violence against women and children in Buru Regency, direct factors in policy implementation are influenced by the performance of policy implementers . Conclusion:, implementation the women and children has not going well ,made in overcoming these inhibiting factors have also not been accompanied by a good service and facility budget. Suggestions that can be given in this study are needed local government support to provide services in improving the performance of policy implementers, conducting Collaborative with PATBM, P2TP2A and Children's Forum. The implication of this research is that women and children victims of violence have an influence as implementers of protection policies. Keywords: Policy Implementation, Protection of Women and Children ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP):Persoalan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru marak terjadi . Pemerintah Kabupaten Buru merespon hal ini dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut masih terdapat peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan: untuk implementasi perlindungan terhadap perempuan dan anak serta faktor dalam memberikan pengaruh terhadap implementasi dan melihat upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat. Metode: yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil :dari penelitian ini adalah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak belum diimplementasikan dengan baik secara optimal. dikatakan demikian, karena masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak di kabupaten buru selain itu faktor langsung dalam pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh kinerja pelaksana kebijakan. Kesimpulan: implementaasi peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 belum berjalan dengan baik sehingga terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut juga belum disertai dengan anggaran pelayanan dan fasilitas yang baik. Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan perbaikan kinerja pelaksana kebijakan,melakukan Collaborative bersama PATBM ,P2TP2A dan Forum Anak . Implikasi dari penelitian ini yakni perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai pengaruh sebagai implementer kebijakan perlindungan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan dan Anak
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies |
Depositing User: | Kebijakan Pemerintahan FPP |
Date Deposited: | 29 May 2023 07:18 |
Last Modified: | 29 May 2023 07:18 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13103 |
Actions (login required)
View Item |