Maghfurianam, Ramadhani Abi (2023) IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kras). Other thesis, IPDN.
|
Text
RINGKASAN SKRIPSI PRAJA (Ramadhani Abi Maghfurianam_30.0839_IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kras)).pdf Download (477kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The manifestation of orderly village finances and discipline and accountability, the management must obey the law, be on time, in line with existing procedures. The main goal is of course to avoid irregularities, misappropriation, cheating and improve the professionalism of performance. Researchers are interested in analyzing village financial management in this implementation to realize village financial management in the implementation of village government in accordance with applicable provisions to increase public trust. Purpose: The purpose of this study is to find out how village financial management, analyze, explain the driving and inhibiting factors. Method: Using descriptive research methods using a qualitative approach, data collection using observation, interview, and documentation techniques to then analyze the data. Result: Using Edward III's policy implementation model that affects the success or failure of implementation seen from 4 dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The key factors to the successful implementation of this policy are the existence of adequate supporting facilities, intense cooperation between village officials, enthusiasm between village officials, and the existence of a village website to manage village financial management programs. Meanwhile, factors that have the potential to make the implementation of this policy fail are inadequate human resource constraints, the quality of infrastructure related to technology and information, non-existing Standard Operating Procedures (SOPs), and the lack of BIMTEK which results in slow development of the operational control of the village apparatus. Conclusion: Village financial management in Kediri Regency has been well structured and already has technical guidelines that are directly guided by the regulations of the Kediri Regent, which is assisted by the Community Empowerment and Village Government Office in village financial management in Kediri Regency. The government should re-map the apparatus. Where human resources to manage this program must be in accordance with special specifications, namely accounting and IT, and the Kediri Regency Government through the Community Empowerment and Village Government Office conducts Technical Guidance and Training in order to increase the capacity of village apparatus. Keywords: Policy Implementation, Village Financial Management, Public Accountability. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Wujud dari keuangan desa yang tertib dan disiplin serta akuntabel maka pengelolaanya harus taat hukum, tepat waktu, sejalan dengan prosedur yang ada. Tujuan utamanya tentu untuk menghindari penyimpangan, penyelewengan, kecurangan dan meningkatkan profesionalitas kinerja. Peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam implementasi ini untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa, menganalisis, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat. Metode: Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian anaisis data. Hasil/Temuan: Menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang berpengaruh kepada sukses atau gagalnya implementasi dilihat dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor yang menjadi kunci suksesnya implementasi kebijakan ini yaitu keberadaan fasilitas penunjang yang memadai, adanya kerjasama intens antar Perangkat Desa, antusiasme antar perangkat desa, dan adanya website desa untuk mengelola program pengelolaan keuangan desa. Sementara itu faktor yang berpotensi menjadikan gagalnya implementasi kebijakan ini adalah hambatan sumberdaya manusia belum memadai, kualitas infrastruktur berkaitan dengan teknologi dan informasi, Standard Operating Procedures (SOP) yang belum ada, dan kurangnya BIMTEK yang mengakibatkan penguasaan operasional dari aparatur desa lambat berkembang. Kesimpulan: Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan baik terstruktur dan sudah memiliki pedoman teknis yang langsung berpedoman pada peraturan Bupati Kediri, yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Pemerintah seharusnya melakukan kembali mapping aparatur. Dimana sumberdaya manusia untuk mengelola program ini harus sesuai dengan spesifikasi khusus yakni akutansi dan IT, dan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas Publik.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Local Government Administration |
| Depositing User: | Administrasi Pemerintahan Daerah FMP |
| Date Deposited: | 25 May 2023 03:10 |
| Last Modified: | 25 May 2023 03:10 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12618 |
Actions (login required)
 |
View Item |
