IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH SUB URURSAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Hidayat, Agung (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH SUB URURSAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Other thesis, IPDN.

[img]
Preview
Text
AGUNG HIDAYAT 30.0164 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH SUB URUSAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.pdf

Download (594kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problems/Background (GAP): One of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is Minimum Service Standards (SPM). SPM is a benchmark for the service quality of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in providing services to the community. SPM still does not meet the target indicator for minimum service standards by the disaster sub-affairs in accordance with Permendagri number 101 of 2018 Basic Service Technical Standards in the Minimum Service Standards for the Regional Disaster Sub-Affairs of South Solok Regency. Purpose: The purpose of this study was to determine the implementation of the Minimum Service Standard policy by the Disaster Sub-Agency at the Regional Disaster Management Agency, South Solok Regency, West Sumatra Province. Method: The method used in this study is descriptive qualitative with interviews, observations and documents as data collection techniques. Result: The findings found by the authors in this research are the delivery of information or socialization related to the Minimum Service Standards program, implementing staff resources are inadequate, facilities and infrastructure are still limited, incentives for implementing staff have been fulfilled, the system for appointing bureaucrats at BPBD is not optimal, and good relations and cooperation with other relevant agencies. Conclusion: This study shows that the implementation of the Minimum Service Standards Policy by the Disaster Sub-Agency of the Regional Disaster Management Agency, South Solok Regency, West Sumatra Province has been going quite well but is still not optimal, because socialization related to minimum service standards has been going well but there are still problems with limited infrastructure as well. become an obstacle in the implementation of minimum service standards in South Solok Regency. Keywords: Policy Implementation, BPBD, SPM ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah tolak ukur mutu pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SPM masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan minimal oleh sub urusan bencana sesuai dengan Permendagri nomor 101 tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Metode Penelitian: Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriktif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumen-dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil/Temuan : Temuan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitan ini adalah penyampaian informasi atau sosialisasi terkait program Standar Pelayanan Minimal, sumber daya staff pelaksana sudah kurang memadai, sarana dan prasarana masih terbatas, insentif bagi para staff pelaksana sudah terpenuhi, sistem pengangkatan birokrat di BPBD belum maksimal, serta hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya sudah baik. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan cukup baik namun masih belum maksimal, dikarenakan sosialisasi terkait standar pelayanan minimal sudah berjalan baik tetapi masih ada permasalahan sarana prasarana yang terbatas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal di Kabupaten Solok Selatan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BPBD, SPM

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Faculty of Goverment Management > Safety Management and Public Security
Depositing User: Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik FPM
Date Deposited: 22 May 2023 04:26
Last Modified: 22 May 2023 04:26
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12461

Actions (login required)

View Item View Item