SADA, KALVIN (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS OLEH DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA (STUDI KASUS PADA MASA PANDEMI COVID-19). Diploma thesis, IPDN.
|
Text
Kalvin Sada_Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Nabire Povinsi Papua (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)_29.1776_B1.pdf Download (167kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Pemerintah Kabupaten Nabire telah berupaya dalam menekan kasus HumaniImmunodeficiency Virus (HIV) danllAcquired Immune DeficiencyuSyndrome (AIDS) namun berdasarkan jumlah kasus, HIV dan AIDS masih menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Walaupun pemerintah juga sedang dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada upaya pemerintah dalam menanggulangani HIV dan AIDS. Adapun tujuanopenelitian ini adalah untuknmendeskripsikan upayakdan kendala apa saja yang telah dilakukan dan dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Nabire Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Nabire, Papua pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teori Edward III, dengan berpatokan pada 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu implementasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan kegiatan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan penanggulangan HIV dan AIDS pada masa pandemi Covid-19 belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa hambatan di lapangan diantaranya, kurangnya anggaran selama masa pandemi, belum semua puskesmas bisa melakukan tes HIV, dan belum ada transportasi milik dinas kesehatan yang digunakan untuk turun kelapangan dalam melaksanakan program Mobile VCT dan juga untuk mensosialisasikan bahaya dan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS serta Kurangnya dukungan dari masyarakat yang belum sadar bahaya HIV dan AIDS. Saran yang dapat disampaikan pertama, Dinas Kesehatan diharapkan lebih sering melalukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan SD, SMP dan SMA. Kedua, mengunakan inovasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Tiktok, Youtube dan Facebook. Ketiga, diharapkan Komisi Penanggulangan AIDS daerah secepatnya diaktifkan lagi agar bisa membantu dinas kesehatan mengimplementasikan Perda. Keempat, pemerintah perlu memberikan insentif kepada tenaga medis dan ASN yang menangani program HIV dan AIDS agar mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Kelima, walaupun sedang pandemi Covid-19, agar program dari dinas kesehatan bisa tetap terlaksana, pemerintah diharapkan tetap mengaalokasikan dana untuk mengimplementasi Perda penanggulangan HIV dan AIDS ini. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, HIV/AIDS, Covid-19 ABSTRACT The Nabire Regency Government has made efforts to suppress cases of Humani Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) but based on the number of cases, HIV and AIDS are still a health threat to the people of Nabire Regency. Even though the government is also facing the Covid-19 pandemic, which has an impact on the government's efforts to tackle HIV and AIDS. The purpose of this research is to describe the efforts and obstacles that have been carried out and faced by the Nabire District Health Office in implementing the Nabire District Regulation Number 7 of 2014 concerning HIV and AIDS Control in Nabire District, Papua during the COVID-19 pandemic. This study uses Edward III's theory, based on 4 variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure to see the success or failure of an implementation. The study used a qualitative descriptive method. In collecting data, interviews, observations and documentation were carried out. The results of the study show that the prevention of HIV and AIDS during the Covid-19 pandemic has not been carried out properly. There are several obstacles in the field, including the lack of budget during the pandemic, not all puskesmas can do an HIV test, and there is no transportation belonging to the health office that is used to go out into the field in implementing the Mobile VCT program and also to socialize the dangers and efforts to prevent HIV and AIDS transmission. and Lack of support from people who are not aware of the dangers of HIV and AIDS. Suggestions that can be submitted. First, the Health Office is expected to carry out socialization to the community more often by collaborating with SD, SMP and SMA. Second, using innovation in providing information to the public by utilizing social media such as Instagram, Tiktok, Youtube and Facebook. Third, it is hoped that the regional AIDS Commission will be reactivated as soon as possible in order to assist the health office in implementing the regional regulation. Fourth, the government needs to provide incentives to medical personnel and ASN who handle HIV and AIDS programs so that they are more enthusiastic in their work. Fifth, even though there is a Covid-19 pandemic, so that the program from the health department can continue to be implemented, the government is expected to continue to allocate funds to implement this regional regulation on HIV and AIDS. Keywords: Policy Implementation, HIV/AIDS, Covid-19
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AS Academies and learned societies (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Kebijakan Publik FPP |
| Date Deposited: | 15 Jul 2022 07:36 |
| Last Modified: | 15 Jul 2022 07:36 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11327 |
Actions (login required)
 |
View Item |
