tanjung, iqbal (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Kementerian Dalam Negeri.
|
Text
IQBALTANJUNG_290214_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA OLEH BADAN PNENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT.pdf Download (385kB) | Preview |
Abstract
Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM adalah tolak ukur mutu pelayanan BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan mutu pelayanan BPBD ditemukan fakta di lapangan BPBD Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 bahwa pencapaian indikator PSM masih belum memenuhi standar pelayanan minimal sub urusan bencana sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana. hal ini menunjukan bahwa mutu pelayananndasar mengenai kebencana di BPBD Kabupanten Sijunjung masih rendah. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM sub urusan bencana di BPBD Kabupaten Sijunjung. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya verifikasi data dengan membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis teori implementasi dari Edward III (Widodo 2010:96) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktural birokrasi.. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SPM sub urusan bencana di BPBD Kabupaten Sijunjung meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari beberapa faktor menghambat implementasi SPM sub urusan bencana di BPBD ini adalah sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan. Sumber daya merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan SPM sub urusan bencana oleh BPBD Kabupaten Sijunjung. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia/staff, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas, hal inilah yang memiliki peran yang besar untuk melaksanakan kebijakan SPM sub urusan bencana oleh BPBD Kabupaten Sijunjung. Hambatan ini harus diselesaikan dengan tuntas dengan melaksanakan upaya-upaya yang kompleks sehingga dapat tercapainya implementasi kebijakan SPM sub urusan bencana yang ideal berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kesimpulan: implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sub urusan bencana oleh BPBD Kabupaten Sijunjung sudah baik namun belum memenuhi semua indikator sehinggai diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Sector Human Resource Management |
| Depositing User: | Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik FPM |
| Date Deposited: | 14 Jul 2022 07:21 |
| Last Modified: | 14 Jul 2022 07:21 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11274 |
Actions (login required)
 |
View Item |
