PENGAWASAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Armanda, M. Jordi (2022) PENGAWASAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text Jurnal M. Jordi Armanda_NPP.29.0040_Pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.pdf Download (393kB) | Preview

Abstract

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pengawasan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat penting untuk dilakukan di Kota Pekanbaru mengingat penambahan akan kasus Covid-19 terus meningkat. Peningkatan akan kasus corona sendiri dikarenakan kurang pedulinya masyarakat Kota Pekanbaru akan protokol kesehatan yang dapat menyebabkan penularan penyakit. Tujuan: untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di Kota Pekanbaru serta factor pendukung dan penghambat dalam hal tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan untuk teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Rahayu Relawati yang memiliki 4 dimensi yaitu menetapkan tujuan, memonitor, membandingkan, dan tindak lanjut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai berjumlah sebanyak 17 orang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan di lapangan. Hasil/ Temuan: Penelitian ini menemukan titik temu bahwa dalam pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi setiap individu maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perda No 7 Tahun 2021 dan Surat Edaran No 18/SE/SATGAS/2021 akan dilakukan penertiban berupa sanksi administratif maupun sanksi sosial agar memberikan efek jera bagi pelanggar. Kesimpulan: Dalam pemberlakuan tersebut apabila tidak di taati sanksi tersebut maka akan dilakukannya penonaktifan KTP bagi pelanggar tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengakkan disiplin akan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar mencegahan penyebaran akan Covid-19 yang ada di Kota Pekanbaru. Kata kunci: Pengawasan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Satuan Polisi Pamong Praja

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	17 Jun 2022 04:11
Last Modified:	17 Jun 2022 04:11
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9418

Actions (login required)

View Item