PENERTIBAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR ILEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

Rahmawati, Firdaus Surya Rahmawati (2022) PENERTIBAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR ILEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

[img]
Preview
Text
File Ringkasan Skripsi (Firdaus Surya Rahmawati-H1-29.0937) - Penertiban Pertambangan Batu Kapur Ilegal dalam rangka Perlindungan Masyarakat yang Terdampak di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.pdf

Download (299kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan banyaknya pertambangan batu kapur ilegal yang dilakukan oleh oknum yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Tuban. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pertambangan batu kapur ilegal, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penertiban dan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur ilegal. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban penambangan batu kapur ilegal belum berjalan dengan baik karena ditemukannya kendala yang menghambat pelaksanaan penertiban yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur adalah pendataan jumlah dan pemetaan lokasi penambangan batu kapur, pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai kondisi pertambangan di kabupaten Tuban, edukasi kepada masyarakat. Kesimpulan: Penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan penertiban, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat. Agar penertiban pertambangan batu kapur ilegal berjalan dengan baik, disarankan untuk memberikan andil kepada pemerintah daerah untuk mengawasi pertambangan skala kecil dan memberikan fasilitas kepada para penambang berupa infrastruktur dan pengetahuan kepada masyarakat pertambangan untuk mengurangi dampak negatif penambangan batu kapur ilegal. Kata kunci: Penertiban, Pertambangan Batu Kapur Ilegal, Tuban

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions: Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice
Depositing User: Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited: 09 Jun 2022 03:25
Last Modified: 09 Jun 2022 03:25
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7627

Actions (login required)

View Item View Item