IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO KUALA

Rian, M (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO KUALA. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text
RINGKASAN SKRIPSI_M.RIAN_29.1180_IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO KUALA.pdf
Download (608kB) | Preview

Abstract

Abstrak Ada banyak perubahan dalam seluruh aspek kehidupan yang disebabkan oleh pandemi Covid19, seperti diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut merupakan hal baru yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Implementasi kebijakan PPKM di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dan bekerja sama dengan instansi lain. Berlandaskan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Barito Kuala, dan mengetahui faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani faktor penghambat implementasi kebijakan PPKM. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang dianalisis berdasarkan teori Edward III. Berdasarkan dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Barito Kuala dari 4 dimensi yang ada pada teori Edward III, telah diterapkan dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa hambatan pada beberapa indikator seperti kekurangan jumlah staf personil, belum diterapkannya pemberian insentif atau uang tambahan untuk pegawai Satpol PP, fasilitas Satpol PP Kabupaten Barito Kuala yang terbatas, serta kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Harapan kedepannya yakni aparat Satpol PP lebih inovatif dalam manangani faktor penghambat pada implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PPKM, Satpol PP.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Governance Policing Practice
Depositing User:	Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited:	23 May 2022 04:08
Last Modified:	23 May 2022 04:08
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6622

Actions (login required)

View Item