DIGITAL GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BOLATA YASSIBERRUI DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Aliah, Muhammad Nabil and Jeddawi, Murtir (2026) DIGITAL GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BOLATA YASSIBERRUI DI KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN. Diploma thesis, institut pemerintahan dalam negeri.

[thumbnail of 33.0937_Muhammad Nabil Aliah_Digital Governance Dalam Implementasi Program Bolata Yassiberrui Di Kabupaten Barru.pdf] Text
33.0937_Muhammad Nabil Aliah_Digital Governance Dalam Implementasi Program Bolata Yassiberrui Di Kabupaten Barru.pdf

Download (174kB)

Abstract

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan implementasi Program Bolata Yassiberrui sebagai wujud kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Barru yang menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Barru yang hanya 2,79 mengindikasikan lemahnya tata kelola digital di daerah tersebut, sementara studi-studi sebelumnya masih jarang yang membedah secara mendalam dinamika operasional program data terpadu di tingkat kabupaten. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digital governance dalam program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan (Kepala Dinas Kominfo, admin portal, perwakilan BPS, Bapenda, BPKAD, Bappeda, dan 4 masyarakat), observasi langsung, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan kerangka teori Digital Governance dari OECD (2019) yang mencakup tiga dimensi. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital governance belum optimal. Pada dimensi data sebagai aset strategis, ketersediaan data baru 60% dengan kualitas rendah (minim metadata) dan interoperabilitas manual. Pada dimensi tata kelola inklusif, regulasi tanpa sanksi tegas menyebabkan koordinasi lemah (tingkat kehadiran rapat hanya 50%) dan partisipasi publik minim. Pada dimensi layanan berorientasi masyarakat, data hanya digunakan untuk perencanaan (bukan layanan publik langsung), inovasi sudah mengurangi duplikasi data namun belum efisien karena menciptakan pekerjaan ganda, serta kapasitas SDM menjadi kendala utama karena tidak semua OPD memiliki pranata komputer. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi digital governance dalam program Bolata Yassiberrui di Kabupaten Barru belum berjalan dengan efektif. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya merevisi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2020 dengan menambahkan klausul sanksi administratif dan insentif, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin dan pembentukan tim helpdesk, mengoptimalkan sosialisasi dan fitur umpan balik di portal, serta mengembangkan API untuk pertukaran data otomatis. Kata kunci: Barru, Bolata Yassiberrui, Digital Governance, Implementasi Kebijakan, Satu Data Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: J Political Science > JQ Political institutions Asia
Divisions: Faculty of Goverment Management > Public Finance
Depositing User: Perpustakaan IPDN
Date Deposited: 20 Nov 2026 04:04
Last Modified: 20 Nov 2026 04:04
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/27332

Actions (login required)

View Item View Item