IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA

Padi, Antonius Januarius and Rowa, M.Si, Prof. Dr. Drs. Hyronimus (2025) IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA. Other thesis, IPDN.

Text ANTONIUS JANUARIUS PADI_32.0640_IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA.pdf Download (477kB)

Abstract

ABSTRACT Problem/Background (GAP): The implementation of SIPD in the preparation of the APBD in various regions still encounters obstacles, such as technical system failures, limited human resources, and uneven infrastructure readiness. In Ngada Regency, there has been no study that specifically analyzes the implementation of SIPD in the context of budgeting, even though this area faces delays in determining the APBD due to the difficulty of accessing the central SIPD system. Purpose: Explain the implementation of the SIPD application in the preparation of the APBD at the Regional Finance and Assets Agency of Ngada Regency. Methods: This study used a descriptive qualitative approach with observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The analysis was conducted based on George C. Edward III's policy implementation theory which includes four main dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Results: The application of the Regional Government Information System application in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Regional Finance and Assets Agency of Ngada Regency has not been fully optimal, this can be seen from the dimension (1) Communication: Coordination between the Regional Finance Agency and the regional apparatus is running quite well through online media and technical meetings, but miscommunication is still found regarding the accuracy and completeness of budget data. (2) Resources: Human resources in quantity are adequate, but not fully mastering the technical aspects of SIPD. Budget support and infrastructure are available, but the quality of the internet network and hardware still needs to be improved. (3) Disposition: Employees show a positive commitment to the use of SIPD. There is a high motivation to take part in training and system adaptation, although some are still familiar with manual methods. (4) Bureaucratic Structure: SOPs have been available and become a reference in the preparation of the APBD, but have not been fully followed by all OPDs due to technical obstacles and differences in implementing capacity. Revision of SOPs and improved training are still needed. Conclusion: The implementation of SIPD in Ngada Regency has provided benefits in terms of transparency and efficiency of financial management, but it is not fully optimal. Improving the system, strengthening infrastructure, increasing human resource capacity, and strengthening coordination between regional apparatus are important steps forward to optimize SIPD in the preparation of the APBD. Keywords: SIPD, APBD, Policy Implementation, Regional Finance, Ngada Regency ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan SIPD dalam penyusunan APBD di berbagai daerah masih menemui kendala, seperti gangguan teknis sistem, keterbatasan SDM, dan kesiapan infrastruktur yang belum merata. Di Kabupaten Ngada, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis penerapan SIPD dalam konteks penganggaran, padahal daerah ini menghadapi keterlambatan penetapan APBD akibat sulitnya akses ke sistem SIPD pusat. Tujuan: Menjelaskan implementasi aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil: Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ngada belum sepenuhnya optimal hal ini tampak dari dimensi (1) Komunikasi: Koordinasi antara Badan Keuangan Daerah dan perangkat daerah berjalan cukup baik melalui media daring dan rapat teknis, namun masih ditemukan miskomunikasi terkait ketepatan dan kelengkapan data anggaran. (2) Sumber Daya: SDM secara kuantitas sudah memadai, namun belum seluruhnya menguasai teknis SIPD. Dukungan anggaran dan sarana prasarana tersedia, tetapi kualitas jaringan internet dan perangkat keras masih perlu ditingkatkan. (3) Disposisi: Pegawai menunjukkan komitmen positif terhadap penggunaan SIPD. Terdapat motivasi tinggi untuk mengikuti pelatihan dan adaptasi sistem, meski sebagian masih terbiasa dengan metode manual. (4) Struktur Birokrasi: SOP telah tersedia dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD, namun belum sepenuhnya diikuti oleh semua OPD karena adanya kendala teknis dan perbedaan kapasitas pelaksana. Revisi SOP dan peningkatan pelatihan masih dibutuhkan. Kesimpulan: Implementasi SIPD di Kabupaten Ngada telah memberikan manfaat dalam aspek transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan, namun belum sepenuhnya optimal. Perbaikan sistem, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah menjadi langkah penting ke depan untuk mengoptimalkan SIPD dalam penyusunan APBD. Kata Kunci: SIPD, APBD, Implementasi Kebijakan, Keuangan Daerah, Kabupaten Ngada

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Goverment Management > Public Finance
Depositing User:	Keuangan Publik FMP
Date Deposited:	04 Jun 2025 00:00
Last Modified:	04 Jun 2025 00:00
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23919

Actions (login required)

View Item