IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hamdi, Muhammad Zaki Gibran and Komaedi, Komaedi (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Preview

Text Zaki..pdf Download (499kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT (Problem Statement/Background (GAP): The collection of Motor Vehicle Tax (PKB) in South Kalimantan Province faces challenges, including low taxpayer compliance, limited socialization, and inadequate facilities in remote areas. These challenges highlight the need for effective policy implementation and efficient systems to increase Regional Original Income (PAD). Purpose: This study aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) collection policy and its contribution to increasing Regional Original Income (PAD) in South Kalimantan Province. Method: This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with key informants, documentation, and observation. Edward III's policy implementation theory was used as the basis for analysis, focusing on four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Result: The findings show that the implementation of the PKB collection policy in South Kalimantan is not optimal. The communication between work units is inconsistent, resources such as information systems and technical personnel are limited, and there are no sufficient incentives for policy implementers. However, the local government has made efforts to address these challenges, including digitalizing services, conducting tax amnesty programs, and optimizing regional regulations. Recommendations include improving inter-agency coordination, increasing HR competencies, and providing adequate infrastructure to support the PKB collection process Conclusion: The PKB collection policy has contributed to increasing PAD, but its effectiveness is still hindered by various challenges, including technical issues, limited human resources, and inconsistent communication.. Keywords: Digital Transformation; Motor Vehicle Tax (PKB); Policy Implementation; Public Service Innovation ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya sosialisasi, dan fasilitas yang tidak memadai di daerah terpencil. Tantangan ini menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang efektif dan sistem yang efisien untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, dokumentasi, dan observasi. Teori implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai dasar analisis, dengan fokus pada empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa MPP telah meningkatkan kualitas pelayanan melalui Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal. Komunikasi antar unit kerja masih tidak konsisten, keterbatasan sumber daya seperti sistem informasi dan tenaga teknis menjadi kendala, dan tidak ada insentif yang cukup bagi pelaksana kebijakan. Meski demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti digitalisasi layanan, program pemutihan pajak, dan optimalisasi peraturan daerah untuk mengatasi hambatan tersebut. Kesimpulan: Kebijakan pemungutan PKB telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD, namun efektivitasnya masih terkendala oleh berbagai tantangan, termasuk masalah teknis, keterbatasan SDM, dan komunikasi yang tidak konsisten. Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Inovasi Pelayanan Publik; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pendapatan Asli Daerah (PAD); Kalimantan Selatan; Transformasi Digital

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Faculty of Goverment Management > Public Finance
Depositing User:	Keuangan Publik FMP
Date Deposited:	02 Jun 2025 00:36
Last Modified:	02 Jun 2025 00:36
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23658

Actions (login required)

View Item