Asadriya, Falach and Romarina, Arina (2025) DIGITALISASI PAJAK DAERAH MELALUI E-SPPT PBB-P2 : STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KULON PROGO. Other thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY FALACH.pdf Download (832kB) | Preview |
Abstract
Problem Statement/Background (GAP): There is an increase in PBB-P2 tax arrears from year to year so that innovation is needed to maximize PBB-P2 revenue in Kulon Progo Regency. The author focuses on seeing the effect of digitalization of local taxes in overcoming the increase in PBB-P2 taxpayer arrears so as to increase PBB-P2 revenue. The innovation of digitizing taxation services through the PBB-P2 Tax Notification Letter (E-SPPT) in Kulon Progo Regency has great potential in increasing taxpayer compliance and PBB-P2 revenue..Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of local tax digitalization through E-SPPT PBB-P2 and taxpayer compliance on PBB-P2 revenue in Kulon Progo Regency. Method: This study uses a mixed-methods approach and SWOT analysis to examine the impact of the implementation of E-SPPT PBB-P2, taxpayer compliance, and PBB-P2 revenue based on the Technology Acceptance Model (TAM) by Fred Davis and the Slippery Slope Framework (SSF) by Kirchler. Data collection techniques include questionnaires (100 respondents), in-depth interviews (4 informants), and documentation. Result: The findings obtained by the author in this study are that the digitalization of local taxes through E-SPPT PBB-P2 and taxpayer compliance affect PBB-P2 revenue, both partially and simultaneously. Digitalization of local taxes through E-SPPT PBB-P2 not only has a direct effect on PBB-P2 revenue, but also increases taxpayer compliance which in turn also increases PBB-P2 revenue in Kulon Progo Regency. E-SPPT PBB-P2 has proven useful for simplifying the tax payment process and potentially improving administrative efficiency, which is well received by taxpayers. The system was easy to use, but some users experienced problems because there was no reporting menu or support contact number. There is a strong intention to continue using E-SPPT, with more than 4,500 taxpayers registered. Taxpayers show a positive attitude towards the system due to the ease and transparency it offers. Taxpayers' trust in the government has increased, as the E-SPPT system improves transparency and accountability. Forgiveness of administrative fines still affects compliance rates, indicating the need for stricter law enforcement. Although voluntary compliance is increasing, there is still a reliance on the fine amnesty policy. Conclusion: The digitization of local taxes through the E-SPPT PBB-P2 system in Kulon Progo District can serve as an effective tool in increasing PBB-P2 revenue and improving taxpayer compliance. However, the government's ability to foster voluntary compliance remains suboptimal. The main strength of the E-SPPT PBB-P2 lies in the ease of access to information, monitoring, and payment, which facilitates the people of Kulon Progo Regency in paying their taxes. In addition, strong support from the local government is also a significant supporting factor. However, there are several weaknesses that need to be addressed, such as limitations in information technology infrastructure that can hinder the smooth operation of services, the absence of clear regulations governing the E-SPPT PBB-P2 system, and the incompleteness of data. On the other hand, significant opportunities exist in terms of cost and time efficiency, which can improve service quality and increase the number of users who can utilize this system. Nevertheless, there are challenges that must be addressed, such as the public's limited acceptance of digitalization and potential threats to user data security within the E-SPPT PBB-P2 system. Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Adanya kenaikan tunggakan pajak PBB-P2 dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya inovasi guna memaksimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo . Penulis berfokus untuk melihat pengaruh digitalisai pajak daerah dalam mengatasi kenaikan tunggakan wajib pajak PBB-P2 sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2. Adanya inovasi digitalisasi layanan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (E-SPPT PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PBB-P2. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo. Metode: Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis SWOT terhadap pengaruh penerapan E-SPPT PBB-P2, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan PBB-P2 menurut Teori Technolgy Acceptance Model (TAM) dari Fred Davis dan Teori Slippery Slope Framework (SSF) dari Kirchler. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (100 responden), wawancara mendalam (4 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2, baik secara parsial maupun simultan. Digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 tidak hanya berpengaruh langsung terhadap Penerimaan PBB-P2, tetapi juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo. E-SPPT PBB-P2 terbukti berguna untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi, yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Sistem ini mudah digunakan, namun beberapa pengguna mengalami kendala karena tidak ada menu pelaporan atau nomor kontak dukungan. Terdapat niat kuat untuk terus menggunakan E-SPPT, dengan lebih dari 4.500 wajib pajak terdaftar. Wajib pajak menunjukkan sikap positif terhadap sistem karena kemudahan dan transparansi yang ditawarkan. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah meningkat, karena sistem E-SPPT meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengampunan denda administrasi masih mempengaruhi tingkat kepatuhan, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas. Meskipun kepatuhan sukarela meningkat, masih ada ketergantungan pada kebijakan pengampunan denda. Kesimpulan: Digitalisasi pajak daerah melalui E-SPPT PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Namun, kekuatan pemerintah dalam menimbulkan kepatuhan sukarela masih belum optimal. Kekuatan utama dari adanya E-SPPT PBB-P2 ini terletak pada kemudahan akses informasi, monitoring, dan pembayaran yang mempermudah masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pembayaran pajak. Selain itu, dukungan yang kuat dari pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan kondisi infrastruktur teknologi infromasi yang dapat menghambat kelancaran layanan dan belum adanya regulasi pasti yang mengatur tentang E-SPPT PBB-P2 , serta kelengkapan data yang masih belum optimal. Di sisi lain, peluang besar terbuka dalam hal efisiensi biaya dan waktu, yang dapat meningkatkan kualitas layanan, serta meningkatnya jumlah pengguna layanan yang dapat memanfaatkan sistem ini. Meskipun demikian, terdapat ancaman yang harus dihadapi, seperti masyarakat yang belum sepenuhnya bisa menerima digitalisasi, serta potensi ancaman terhadap keamanan data pengguna dalam sistem E-SPPT PBB-P2.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Finance |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 27 May 2025 07:09 |
| Last Modified: | 27 May 2025 07:09 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23132 |
Actions (login required)
 |
View Item |
