KELEMBAGAAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tindaon, Corry Valencia and Soesanto, Herry (2025) KELEMBAGAAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Text REPOSITORY_32.0323_CORRY VALENCIA TINDAON.pdf Download (595kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The determination of the City Minimum Wage (UMK) is a policy instrument intended to ensure workers’ welfare. However, the current UMK in Batam has not been sufficient to offset the city’s high cost of living. Moreover, the policy formulation process, which involves the Wage Council, continues to be influenced by complex institutional dynamics. Despite this, there is still a lack of research specifically examining these institutional dynamics within the UMK formulation process in Batam. Purpose: This study aims to analyze institutional dynamics in the policy formulation process of Batam's UMK determination. Method: The research uses a descriptive qualitative method with Arshed’s institutional theory. Data were collected through observation, interviews (5 informants), and documentation. Result: The study finds that the formulation of Batam’s UMK policy is still confronted with conflicting interests among actors and inconsistent regulations. Conclusion: As the main institution in the UMK formulation process, the Wage Council plays a strategic role in bridging differing interests. Therefore, it is necessary to strengthen inter-institutional coordination, optimize the role of the Wage Council, and ensure consistent and sustainable regulations to improve the welfare of workers in Batam City. Keywords: Institutions, Policy Formulation, Minimum Wage, Wage Council, Labor Welfare. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penetapan upah minimum kota (UMK) merupakan salah satu kebijakan untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja, namun besaran UMK Batam belum mampu mengimbangi tingginya biaya hidup yang ada. Selain itu, proses formulasi kebijakan UMK yang melibatkan Dewan Pengupahan masih diwarnai oleh dinamika kelembagaan yang kompleks. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis dinamika kelembagaan dalam proses formulasi UMK, khususnya di kota Batam masih tergolong minim. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dinamika kelembagaan dalam proses formulasi kebijakan penetapan UMK Batam. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori kelembagaan Arshed. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (5 informan), dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Penulis menemukan bahwa formulasi kebijakan UMK Batam masih dihadapkan pada dinamika perbedaan kepentingan antaraktor, regulasi yang tidak konsisten. Kesimpulan: Dewan pengupahan sebagai kelembagaan utama dalam formulasi penetapan UMK Batam memiliki peran strategis dalam menjembatani perbedaan kepentingan, sehingga perlu penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi peran dewan pengupahan serta regulasi yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kota Batam. Kata Kunci: Kelembagaan, Formulasi Kebijakan, Upah Minimum, Dewan Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kebijakan Pemerintahan FPP
Date Deposited:	19 May 2025 08:15
Last Modified:	19 May 2025 08:15
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21146

Actions (login required)

View Item