Dhaifullah, Rezza Habib and Simanjuntak, Tumpak Haposan (2025) IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
32.0467_Rezza Habib Dhaifullah_Repository.pdf Download (409kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP) : Rapid technological developments have driven a significant shift in payment systems, from the use of cash to cashless methods. This shift is supported by government and monetary authority initiatives such as Bank Indonesia's National Cashless Movement (GNNT), as well as central government policies such as Presidential Regulation (Perpres) No. 95/2018 on Electronic-Based Government System (SPBE), which encourages digitalization in various sectors, including regional financial management. Until the end of 2024, electronic money is experiencing faster growth than ATM/debit cards, although the transaction value is still smaller. This can be seen in Pati Regency as one of the regions in Central Java that emerged as a pioneer in the implementation of non-cash transactions at the regency level since January 1, 2018, Pati Regency has adopted a non-cash payment system to manage regional income and expenditure more efficiently. Purpose : This research aims to assess the implementation of the non-cash payment system in the Pati Regency Local Government. Method : The research method used was descriptive qualitative method to analyze the implementation of the cashless payment system in Pati Regency. Results : The results of this study show that the implementation of the non-cash payment system in Pati Regency has been running well supported by intensive socialization and utilization of digital media to strengthen the understanding of procedures among the apparatus and the community. In addition, iterative evaluation and periodic revision of regulations are needed to overcome technical constraints and ensure compatibility with technological developments. Conclusion : The conclusion of this study is that the implementation of the cashless payment system in Pati Regency as well as the application of the cashless payment system has been running well and is able to support sustainable digital transformation in the regional financial management of Pati Regency. Keywords : Non-Cash Payment System, Implementation, Regional Financial Management, Pati Regency, Financial Digitalization, Transparency, Accountability. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong pergeseran signifikan dalam sistem pembayaran, dari penggunaan uang tunai ke metode non-tunai. Pergeseran ini didukung oleh inisiatif pemerintah dan otoritas moneter seperti Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dari Bank Indonesia, serta kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir tahun 2024, uang elektronik mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan kartu ATM/debit, meskipun nilai transaksinya masih lebih kecil. Hal ini dapat dilihat pada pada daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang muncul sebagai pelopor dalam implementasi transaksi nontunai di tingkat kabupaten sejak 1 Januari 2018, Kabupaten Pati telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran daerah secara lebih efisien. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem pembayaran non-tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati. Hasil/Temuan : Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati telah berjalan dengan baik didukung oleh sosialisasi intensif dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat pemahaman prosedur di kalangan aparatur dan masyarakat. Selain itu, evaluasi iteratif dan revisi regulasi secara berkala diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi. Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem pembayaran non-tunai di Kabupaten Pati serta penerapan dari sistem pembayaran non-tunai telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pati. Kata Kunci : Sistem Pembayaran Non-Tunai, Implementasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Pati, Digitalisasi Keuangan, Transparansi, Akuntabilitas.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Finance |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 14 Jul 2025 00:42 |
| Last Modified: | 14 Jul 2025 00:42 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20671 |
Actions (login required)
 |
View Item |
