Mahfuz, Al Hafiz and Agni, Grandita Permata Sari (2024) ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI. Diploma thesis, IPDN.
|
Text
REPOSITORY MAHFUZ.pdf Download (609kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statment/Background (GAP): Regional autonomy, established through the Legislation Number 22 of 1999 concerning Regional Government, grants authority to autonomous regions to manage and regulate the interests of the local community. However, dependence on transfer funds from the central government remains a reality, resulting in fiscal dependence. Purpose: This research aims to understand the contribution of the local revenue of Sarolangun Regency in enhancing regional independence, the challenges faced, and the efforts made by the local government in realizing regional autonomy. Methods: A qualitative research method was used to obtain accurate and complete information from informants selected through purposive sampling. Results: The results of the study, based on data obtained from 2020-2022, indicate that the region cannot be considered independent according to several ratio categories, including independence, which was rated as not independent. The effectiveness ratio was categorized as less effective. The efficiency ratio was considered very efficient. The dependency ratio was found to be highly dependent. The decentralization ratio indicated a high level of decentralization. Tax efficiency was rated as inefficient. The effectiveness of taxes increased annually. The contribution degree of Regional Owned Enterprises (BMD) remained low. The debt-to-income ratio fluctuated. The ratio of the ability to repay loans was still below 2.5. Conclusion: Sarolangun Regency faces significant challenges in enhancing regional financial independence, characterized by low effectiveness, efficiency, and contribution of local revenue (PAD) and high dependence on transfer income. Although efforts such as improving tax effectiveness have been made, the fluctuation and high dependence on transfer income remain major issues. The local government needs to improve the effectiveness and efficiency of PAD, diversify income sources, encourage greater contributions from BMD, and develop strategies to sustainably increase PAD. Implementing these measures is expected to enhance financial independence and the effectiveness of regional autonomy in Sarolangun Regency. Keywords: Regional autonomy, dependence on transfer funds, local revenue, regional autonomy, qualitative research. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Otonomi daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi kenyataan, yang menghasilkan ketergantungan fiskal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Metode: Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari informan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari tahun 2020-2022, berdasarkan beberapa kategori rasio yang diantaranya yaitu kemandirian tidak bisa dikatakan mandiri. Rasio keefektifan hanya mendapatkan katergori kurang efektif. Rasio efisiensi dapat dikatan sangat efisien. Rasio ketergantungan dibilang sangat bergantung. Rasio desentralisasi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Efisensi pajak mendaptkan hasil yang tidak efisien. Efektivitas pajak yang tiap taunnya mengalami peningkatan. Derajat Kontribusi BMD masih rendah. Rasio Hutang terhadap pendapatan terjadi fluktuatif. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman masih dibawah angka 2,5. Kesimpulan: Kabupaten Sarolangun menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, ditandai dengan rendahnya efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PAD serta tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer. Meskipun ada upaya peningkatan seperti peningkatan efektivitas pajak daerah, fluktuasi dan ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer tetap menjadi masalah utama. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi PAD, diversifikasi sumber pendapatan, mendorong kontribusi yang lebih besar dari Badan Milik Daerah (BMD), dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Sarolangun. Kata kunci: Otonomi daerah, ketergantungan dana transfer, pendapatan daerah, kemandirian daerah, penelitian kualitatif.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Finance |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 12 Jun 2024 02:10 |
| Last Modified: | 12 Jun 2024 02:10 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18534 |
Actions (login required)
 |
View Item |
