KOLABORASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Manuhutu, Ryando Noel (2024) KOLABORASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU. Other thesis, IPDN.

[img]
Preview
Text
REPOSITORY SKRIPSI_RYANDO(1).pdf

Download (494kB) | Preview

Abstract

ABSTRACT Problem statement / Background (GAP) : This research is motivated by the high potential for security disturbances and public order in the city of Ambon, as well as the suboptimal cooperation between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum in the implementation of early warning in the city of Ambon. Purpose : The aim of this research is to analyze the collaboration between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum in the city of Ambon, as well as to elucidate the driving factors and barriers in the implementation of early warning in Ambon. Method : This research employs a qualitative descriptive method to analyze and depict the collaboration process using the Collaborative Governance theory according to Ansel and Gash. Data collection is conducted through interview techniques, observation, and documentation. Result : The facts on the ground indicate that the collaboration between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum in Ambon has not been optimal. In the implementation of early warning, there is a kesbangpol agency formed to assist the government in gathering field information. On the other hand, the function of Satlinmas in early warning implementation is not functioning, and the formation of the Community Early Warning Forum is only established at the city level and has not reached the district and village levels. Conclusion : The collaboration between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum has not been optimal. This is because the establishment of the Community Early Warning Forum was only ratified in 2023, resulting in only one direct meeting between the National Unity and Politics Agency and the Community Early Warning Forum, which has yet to yield policy recommendations in early warning implementation. Keywords : Collaboration, Community Early Warning Forum, Early Warning, National Unity and Politics Agency ABSTRAK Permasalahan / Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban Umum di Kota ambon, serta belum optimalnya kerja sama antara badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kota Ambon. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jalannya kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Ambon, serta menjelaskan faktor pendorong dan Penghambat dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Ambon. Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis serta menggambarkan jalannya kolaborasi menggunakan teori Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Fakta dilapangan menunjukan bahwa kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Ambon belum berjalan dengan optimal, adapun dalam penylenggaraan kewaspadaan dini terdapat agen kesbangpol yang di bentuk untuk membantu pemerintah dalam mencari informasi dilapangan ,di lain sisi fungsi Satlinmas dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini tidak berjalan dan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru dibentuk pada tingkat kota dan belum sampai pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Kesimpulan : Kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat belum berjalan dengan optimal hal ini di karenakan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru di sahkan pada tahun 2023 sehingga pertemuan langsung yang terjadi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baru terjadi 1 (satu) kali dan belum menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini. Kata Kunci : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kewaspadaan Dini, Kolaborasi

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions: Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User: Praktik Perpolisian Tata Pamong FPM
Date Deposited: 12 Jun 2024 01:27
Last Modified: 12 Jun 2024 01:27
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18517

Actions (login required)

View Item View Item