Sauwir, Bagaskara Wahyu Oky Putra (2023) EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT. Other thesis, IPDN.
|
Text
Bagaskara Wahyu Oky Putra Sauwir_30.1518_Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dalam Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Problem Statement/Background (GAP): The Local Government Work Plan (LGWP) is part of the planning and budgeting process at the regional level. The LGWP has an important role in determining the direction of development policies in the regions as well as appropriate budget allocations to realize these goals. Therefore, evaluation of the LGWP is very important to ensure that planning and budgeting in the regions are effective and efficient. Purpose: The study intends to evaluate and describe the LGWP to find out consistency in the planning and budgeting documents of the Manokwari Regency government in 2022. Method: The research method used is qualitative with a descriptive approach and the Stufflebeam CIPP Evaluation Theory (Context, Input, Process, Product) as the theoretical basis of the research. In this study, primary data collection used data collection techniques through interviews with informants and observation of the research object, then for secondary data using documentation techniques. Analysis of the research data used techniques of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result: The results showed that the evaluation of the LGWP in planning and budgeting in Manokwari Regency, especially the Regional Development Planning Agency. Conclusion: First, the results of the LGWP evaluation in planning and budgeting were found to be inconsistent document. Second, the inhibiting factors in carrying out the LGWP evaluation are limited human resources, limited financial resources, lack of awareness and participation of stakeholders, technical constraints on information technology, and lack of coordination between agencies. Third, the government's efforts to overcome the inhibiting factors for LGWP evaluation, namely by improving the quality of human resources, increasing budget allocations for LGWP assessments, increasing stakeholder awareness and participation, increasing technology support, and increasing better coordination between agencies. Keywords: Budgeting; Evaluation; Planning; LGWP Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. RKPD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah serta alokasi anggaran yang sesuai untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi RKPD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di daerah berjalan efektif dan efisien. Tujuan: Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi dan mendiskripsikan RKPD untuk mengetahui konsistensi pada dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2022. Metode: Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif serta Teori Evaluasi Stufflebeam CIPP (Context,Input,Process,Product) sebagai landasan teori penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dan observasi terhadap objek penelitian, selanjutnya pada data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data penelitian ini memakai teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menampilkan bahwa Evaluasi RKPD dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Manokwari Khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kesimpulan: Pertama, Dalam hasil evaluasi RKPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran didapati tidak konsistensinya dokumen. Kedua¸ faktor penghambat dalam pelaksaan evaluasi RKPD yaitu Sumber Daya Manusia yang terbatas, Sumber keuangan yang terbatas, kurangnya kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan, kendala teknis teknologi informasi, dan kurangnya kordinasi antar instansi. Ketiga, upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat evaluasi RKPD yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran penilaian RKPD, peningkatan Kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan, peningkatan dukungan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar instansi yang lebih baik. Kata kunci: Evaluasi; Perencanaan; Penganggaran; RKPD
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Finance |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 10 Jul 2023 07:14 |
| Last Modified: | 10 Jul 2023 07:14 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15706 |
Actions (login required)
 |
View Item |
