SETIAWAN, GALANG DICKY (2023) OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH. Other thesis, IPDN.
![[img]](http://eprints.ipdn.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
GALANG DICKY SETIAWAN_30.0676_OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI.pdf Download (324kB) |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): In carrying out its responsibilities, the local government is accountable for its financial performance to the public through the Local Government Financial Statements (LKPD). The LKPD is audited by the Supreme Audit Agency (BPK) to assess its quality, including its financial aspects, performance, and specific matters. The local government needs to make maximum efforts to obtain an Unqualified Opinion (WTP). The financial statements that receive a WTP opinion are those presented fairly and comply with the accounting standards applicable in Indonesia, specifically Law Number 15 of 2004. Central Java obtained a 100% "Unqualified Opinion" in 2012, and it was maintained until 2021, which is an achievement as it had not been previously achieved by the Provincial Government of Central Java. Similarly, Semarang District consistently received an Unqualified Opinion from 2012 to 2021, indicating that its financial statements align with the established accounting principles, particularly in terms of managing and being responsible for state finances. The achievement of this opinion needs to be maintained. Despite of that, there are still issues in asset management, as evidenced by only 30% of the total 5,164 assets owned by the district government having been certified. In 2020, a certification request for 1,700 asset areas was submitted to the National Land Agency (BPN), with a target of obtaining 2,000 certificates. Purpose: To optimize the management of fixed assets by the Regional Financial and Asset Management Board (BKUD) in maintaining the Unqualified Opinion on the LKPD. Additionally, the study aims to identify the factors hindering asset management and the efforts made by BKUD to maintain the Unqualified Opinion on the LKPD in Semarang District. Method: This research employs a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include triangulation through interviews, qualitative observations, and documentation. Data analysis follows the Miles and Huberman data analysis model. Result: The findings of this research indicate that the implementation of fixed asset management in Semarang District is already optimal, despite some obstacles and challenges. The obstacles faced by BKUD include difficulties in obtaining documentary evidence of ownership for the fixed assets owned by the Semarang District Government, insufficient staff numbers for asset management, a lack of competent human resources to operate the Regional Financial Management Information System (SIPKD). Conclusion: Although the implementation of fixed asset management in Semarang District is relatively good, there are still challenges, particularly regarding the availability of complete documentation. To address these challenges, BKUD can collaborate with the National Land Agency (BPN) to process land certificate regularization. Keywords: Fixed Assets, Asset Management, Asset Administration ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan kepada publik melalui Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). LKPD akan diperiksa oleh BPK atas tugasnya dalam melakukan pemeriksaan yakni diantaranya keuangan, kinerja dan hal tertentu dengan melihat kualitas LKPD. Upaya maksimal perlu dilakukan pemerintah daerah agar bisa memperoleh opini WTP. Laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP ini ialah laporan keuangan yang disajikan dengan wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang- undang nomor 15 tahun 2004. Jawa Tengah mendapatkan opini hasil audit: 100% “Wajar Tanpa Pengecualian” pada tahun 2012. Pada tahun 2019, Jawa Tengah menyusul dan mempertahankannya sampai tahun 2021, hal ini merupakan suatu prestasi karena sebelumnya belum pernah dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada Kabupaten Semarang sendiri selalu mendapatkan Opini WTP sejak tahun 2012 hingga 2021 yang berarti laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan yaitu mengenai pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan Negara. Perolehan opini tersebut harus dipertahankan. Bersumber dari Kompas.com Pada Kabupaten Semarang sendiri meskipun sudah mendapatkan opini WTP tetapi pada kenyataannya masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset dibuktikan dengan aset Pemkab semarang yang bersertifikat baru 30% dari Total 5.164 aset. Pada tahun 2020 sudah diajukan permohonan pensertifikatan untuk 1.700 bidang aset Pemkab ke BPN dengan target sebesar 2.000 sertifikat. Oleh karna itu diperlukan optimalisasi pengelolaan aset guna mempertahankan opini wtp yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selama ini. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan aset tetap oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD opini WTP, mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambatnya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh BKUD dalam mempertahankan LKPD WTP di Kabupaten Semarang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data triangulasi yaitu dengan wawancara, observasi kualitatif dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui model analisis data miles dan Huberman. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Semarang sudah optimal meski ada beberapa hambatan ataupun kendala. Hambatan yang dialami oleh BKUD yaitu sulitnya mendapatkan dokumen bukti kepemilikan aset tetap Pemerintah Kabupaten Semarang, kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengelolaan aset tetap, kurangnya SDM yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Koneksi jaringan dan SIPKD sering bermasalah serta aplikasi masih dalam tahap penyempurnaan. Kesimpulan: pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang sudah cukup baik di Kabupaten Semarang masih memiliki kendala, utamanya yakni kelengkapan dokumen yang susah didapat. Upaya yang dapat diakukan oleh BKUD yakni dnegan melakukan kerjasama dengan BPN untuk memprosess penertiban sertifikat tanah yang dimana proses penerbitan sertifikat. Kata kunci: Aset Tetap, Penatausahaan,dan Pengelolaan Aset
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Finance |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 26 Jun 2023 01:53 |
| Last Modified: | 26 Jun 2023 01:53 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/15136 |
Actions (login required)
 |
View Item |
