ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDAPATKAN DANA INSENTIF DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

FIRDAUS, ERY JAJAT (2023) ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDAPATKAN DANA INSENTIF DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR. Other thesis, IPDN.

Text ERY JAJAT FIRDAUS_30.0796_ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDAPATKAN DANA INSENTIF DAERAH.pdf Download (260kB)

Abstract

ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): Minister of Finance Regulation Number 160/PMK.07/2021 regarding the Management of Regional Incentive Funds defines that the Regional Incentive Fund (DID) is part of the TKDD funds allocated to specific regions to improve the governance of regional finances, public government services, basic public services, and community welfare, and is sourced from the state budget. The allocation of the Regional Incentive Fund is determined by the central government, taking into account the criteria and conditions that must be met by the respective regions. The achievements of the regional government will be considered in determining whether the region is eligible to receive the DID. One of the factors is the performance of the governance of regional finances, including the level of regional self-reliance. Sampang Regency has only received the regional incentive funds in the past 2 years, which raises the question of what the differences are that have led to Sampang Regency not receiving the regional incentive funds. Purpose: The objective of this research is to determine how the main criteria and performance categories, specifically regional self-reliance, contribute to the assessment of receiving the Regional Incentive Fund in Sampang Regency. Method: This research uses a quantitative and qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Result: The research findings indicate that in the assessment of the Regional Incentive Fund, considering the calculation process, Sampang Regency can be considered eligible in terms of the main criteria. However, in the assessment of performance categories, specifically regional financial self-reliance, Sampang Regency falls short. This condition will affect the determination of the budget in the distribution of the Regional Incentive Fund, thus the local government needs to evaluate how they can improve the performance of the regional government in enhancing financial self-reliance. Conclusion: The management of Local Own-Source Revenue can be concluded to be effective; however, there has been a decrease in the target revenue from Local Own-Source Revenue in the Annual Regional Budget (APBD) each year. This will affect the total revenue and the amount of transfers from the central government. The lower the Local Own-Source Revenue received by Sampang Regency, the higher the need for transfer funds to meet the needs of the local government. Fiscal decentralization in Sampang Regency can be concluded to be inadequate, mainly due to the insufficient revenue from Local Own-Source Revenue compared to the overall income of the region. The lack of fiscal decentralization capability indicates that the economic capacity of the regional government in Sampang Regency is still not sufficient to independently fund the implementation of regional autonomy. Furthermore, the dependency on local finances in Sampang Regency is observed to be very high, especially on intergovernmental transfers from the central government to meet the needs of governance. The self-reliance of Sampang Regency is categorized as very low, indicating that the local government is still not sufficiently capable of independently carrying out development activities, government affairs, and public services to the community using funds from the region itself. Keywords: Regional Self-Reliance, Regional Incentive Fund, Analysis. ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mendefinisikan bahwa DID merupakan sebagian dari dana TKDD yang diperuntukkan bagi daerah tertentu dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat, dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi Dana Insentif Daerah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang harus diraih oleh daerah tersebut. Capaian dari pemerintah daerah tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan layak atau tidaknya daerah tersebut diberikan DID. Salah satunya adalah kinerja tata kelola keuangan daerah yang didalamnya terdapat tingkat kemandirian daerah. Kabupaten Sampang dalam mendapatkan dana insentif daerah hanya terealisasi pada 2 tahun terakhir sehingga penulis tertarik untuk mengungkapkan apa yang menjadi perbedaan sehingga kabupaten sampang tidak mendapatkan dana insentif daerah. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana capaian kriteria utama dan kategori kinerja terkhusus kemandirian daerah dalam penilaian penerimaan Dana Insentif Daerah di Kabupaten Sampang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penilaian Dana insentif Daerah, jika kita lihat alur perhitungan DID, Kabupaten Sampang dapat dikatakan layak (eligible) dalam penilaian Kriteria Utama, namun dalam penilaian kategori kinerja, khususnya kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini akan mempengaruhi penentuan pagu dalam pembagian Dana Insentif Daerah, sehingga pemerintah kabupaten sampang perlu mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kesimpulan: Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan sudah berjalan efektif, namun memang terjadi penurunan target penerimaan PAD pada APDB setiap tahunnya. Ini akan mempengaruhi total penerimaan dan juga dana transfer dari pemerintah pusat, semakin sedikit PAD yang diterima kabupaten sampang, maka semakin tinggi kebutuhan akan dana transfer untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal di kabupaten sampang dapat disimpulkan masih sangat kurang, ini disebabkan karena kurangnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pendapatan daerah. Kurangnya kemampuan desentralisasi fiskal menandakan kemampuan ekonomi pemerintah daerah kabupaten sampang masih belum mampu secara mandiri untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian ketergantungan keuangan daerah kabupaten sampang dapat diamati sangat tinggi, terutama dari dana perimbangan/dana transfer dari pemerintah pusat unutk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian Daerah Kabupaten Sampang berada pada kriteria rendah sekali, hal ini menandakan bahwasanya pemerintah Kabupaten Sampang masih belum cukup mampu secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, urusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat dengan dana dari daerah sendiri.. Kata kunci: Kemandirian Daerah, Dana Insentif Daerah, Analisis

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions:	Faculty of Goverment Management > Public Finance
Depositing User:	Keuangan Publik FMP
Date Deposited:	06 Jul 2023 04:10
Last Modified:	06 Jul 2023 04:10
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14534

Actions (login required)

View Item