Azhar, Reza Fachmil (2023) ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
RezaFachmilAzhar_30.1264_AnalisisPADdalamMenunjangKemandirianDaerahKabupatenBanggaiSulteng.pdf Download (398kB) | Preview |
Abstract
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on regional problems in Banggai Regency, which until now still has a very large dependence on grants from the center to finance regional needs. This gives the view that the regional financial management of Banggai Regency has not been managed optimally and indicates the level of regional independence of Banggai Regency which is still very low. In addition, an analysis of regional original income (PAD) is also needed, which consists of calculating the ratio of the degree of decentralization, the ratio of dependency, the ratio of regional independence, and the increase in income each year. Purpose: The purpose of this research is to describe the causes of the lack of PAD in Banggai Regency in 2017-2021. The data used is the Budget Realization Report (LRA) of the Banggai Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for 2017-2021. Method: This research method uses a qualitative approach and inductive way of thinking. With data collection techniques, namely interviews with 4 people from the Banggai Regency Regional Revenue Agency as well as documentation with related documents. Result: The findings from this study found that the average financial ratio calculation for Banggai Regency from 2017-2021 is still very low and has a high dependence on the central government. Conclusion: The ratio measurement found that the average calculation of the Banggai Regency Financial ratios from 2017-2021 is still very low and has a high dependence on the central government. National Political Policy. In order to increase PAD, it is recommended to form regulations as a legal basis for the operation of BUMD, carry out regular guidance and supervision. Efforts to overcome national political policies by coordinating related policies that have been set and requesting co-administration funds from the provincial government Keywords: Local government; PAD; Local tax; Political Policy ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasari dari permasalahan daerah Kabupaten Banggai yang sampai saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada dana bantuan dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Banggai belum dikelola secara maksimal serta menandakan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Banggai yang masih sangat rendah. Selain itu juga diperlukan Analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian daerah, serta pertambahan pendapatan tiap tahunnya. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab kurangnya PAD Kabupaten Banggai tahun 2017-2021. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021. Metode: Metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan cara berpikir induktif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan 4 orang dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai serta dokumentasi dengan dokumen terkait. Hasil/Temuan: Temuan dari penelitian ini didapati rata-rata perhitungan rasio Keuangan Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kesimpulan: Pengukuran rasio didapati rata-rata perhitungan rasio Keuangan Kabupaten Banggai dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi serta pengawasan pengelolaan pajak yang belum maksimal, minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD, dan Kebijakan Politik Nasional. Guna meningkatkan PAD disarankan membentuk regulasi sebagai dasar hukum beroperasinya BUMD, melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin. Upaya mengatasi kebijakan politik nasional dengan melakukan koordinasi terkait kebijakan yang ditetapkan dan meminta dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi. Kata kunci: Pemerintah Daerah; PAD; Pajak Daerah; Kebijakan Politik
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Faculty of Goverment Management > Public Finance |
| Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
| Date Deposited: | 12 Jun 2023 06:14 |
| Last Modified: | 12 Jun 2023 06:14 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14245 |
Actions (login required)
 |
View Item |
