OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dzikrullah, Suwardi (2022) OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text DZIKRULLAH SUWARDI_29.0927_OPTIMALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PPKM DARURAT DI KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR (2).pdf Download (461kB) | Preview

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Awal Juli 2021, lonjakan kasus COVID-19 tertinggi terjadi di Indonesia dengan total kasus positif sebanyak 2.178.272 kasus. Kemudian, penambahan kasus terkonfirmasi harian konsisten diatas 20-ribuan serta terdapat varian baru. Pemerintah pun bertindak cepat dengan menetapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali. Kabupaten Pamekasan pada tanggal 3 Juli 2021 mulai mengenai trend kenaikan yakni terdapat 117 meninggal dan 128 isolasi. Data ini terus mengalami kenaikan hingga pada tanggal 29 Juli 2021 terdapat 155 meninggal dan 289 isolasi. Kebijakan ini dilaksanakan oleh SATPOL PP di daerah dikarenakan instansi tersebut memiliki peraturan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban penegakan peraturan daerah serta Satgas Covid-19. Tujuan: Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa optimal serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan. Metode: Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan PPKM Darurat belum berjalan optimal, dibuktikan peningkatan trend angka kasus COVID-19 dan beberapa indikator belum terpenuhi. Kesimpulan: Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya fasilitas pendukung, dan sumber daya anggaran. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan membentuk tim SATGAS COVID-19, memfokuskan anggaran dan melakukan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait. Selanjutnya, faktor eksternal terletak pada masyarakat. Umumnya, masyarakat belum percaya akan bahaya COVID19, sehingga mereka tidak mentaati kebijakan alhasil persebaran virus terjadi sangat cepat. Upaya dari permasalahan ini dengan penegasan peraturan untuk menimbulkan efek jera. Kata Kunci: COVID-19, Kebijakan PPKM Darurat, Satuan Tugas COVID-19

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Kebijakan Publik FPP
Date Deposited:	21 Jun 2022 08:29
Last Modified:	21 Jun 2022 08:29
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9808

Actions (login required)

View Item