Syaripudin, Iqbal Insanil (2022) EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TANAH UNTUK MEMPERTAHANKSN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
IQBAL INSANIL AUFA SYARIPUDIN_29.0662_EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TANAH UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT.pdf Download (206kB) | Preview |
Abstract
Dampak dari Pandemi Covid-19 mengakibatkan hilangnya mata pencaharian yang disebabkan dengan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat seperti (Pembatasan Sosial Berskala Besar) PSBB dan (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) PPKM. Hal tersebut berdampak kepada pengelolaan aset daerah khususnya tanah yaitu terjadi keterlambatan dalam pensertifikatan aset tanah. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset tanah untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor, mengetahui faktor-faktor penghambat pengelolaan aset tanah, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan aset tanah untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan dengan menggunakan teori efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskritif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dimensi yang digunakan adalah perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan, pencapaian tujuan, integrasi ,serta adaptasi. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan pengelolaan aset tanah di Kabupaten Bogor dilaksanakan secara efektif. Hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Bogor dalam pengelolaan aset tanah adalah anggaran aset tanah pada tahun 2020 tidak tercukupi sehingga dalam pembayaran pembebasan aset tanah menjadi secara berkala, lambatnya pensertifikatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga membuat pembukuan tidak sesuai dengan target yang ditentukan,dan lokasi tanah sudah dimiliki oleh pihak lain dan tercatat sebagai aset Organisa Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengguna barang.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
Depositing User: | Keuangan Publik FMP |
Date Deposited: | 21 Jun 2022 07:01 |
Last Modified: | 21 Jun 2022 07:01 |
URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9760 |
Actions (login required)
View Item |