PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KHALWAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

RIZKY, MUHAMMAD (2022) PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KHALWAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

[img]
Preview
Text
Ringkasan Fix.pdf

Download (273kB) | Preview

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis mengambil judul tersebut sehubungan dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat masih belum berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan syariat Islam khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum serta sumber daya manusia. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan hukum jinayat bagi pelanggar khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang dan mendeskripsikan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam penerapan hukum jinayat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif dengan menggunakan teori implementasi sebuah kebijakan menurut teori Charles O. Jones (1996). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan namun belum optimalnya peran dari Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah dalam menegakkan Syariat Islam diperparah dengan tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat di Aceh Tamiang. Hal ini didukung data yang membuktikan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi di masyrakat. Kesimpulan: Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat masih belum berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan syariat Islam khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum serta sumber daya manusia. Guna mengatasi hal tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terutama instansi terkait untuk segera menambah jumlah PPNS sesuai yang dibutuhkan, menambah anggaran yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan kepada personil Wilayatul hisbah terkait penerapan Qanun. Kata kunci: Aceh Tamiang, Syariat Islam, Khalwat, Wilayatul hisbah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
K Law > K Law (General)
Depositing User: Politik Indonesia Terapan
Date Deposited: 20 Jun 2022 02:09
Last Modified: 20 Jun 2022 02:09
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9576

Actions (login required)

View Item View Item