Habib, Rahmat (2022) Analisis Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam Penerapan Smart Governance di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
|
Text
RINGKASAN SKRIPSI (Rahmat Habib_29.1041_Analisis Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam Penerapan Smart Governance di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara).pdf Download (177kB) | Preview |
Abstract
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah saat ini semakin menjadi sorotan masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat telah menyadari bahwa pelayanan publik merupakan suatu hak yang dapat mereka tuntut dan mereka perjuangkan. Guna memenuhi hak dan tuntutan tersebut maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, yakni dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal ini adalah smart governance. Tujuan: Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam menjalankan pemerintahan berbasis digital yakni smart governance di Kabupaten Bombana, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Peran Levinson dalam menganalisis peran Dinas Kominfo dalam penerapan smart governance. Teknik pengumpulan data menggunaka teknik triangulasi data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi khususnya program smart governance dapat dikatakan sudah berjalan baik namun belum optimal dan harus adanya pembaharuan. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut, diantaranya belum terintegrasi sepenuhnya pelayanan publik, kurangnya aksesibilitas jaringan, serta kesadaran masyarakat masih kurang. Kesimpulan: Peran Dinas Kominfo telah baik pada beberapa dimensi, sedangkan mengalami hambatan pada dimensi aturan, dimana komitmen dalam menjalankan regulasi atau aturan belum ada. Faktor pendukung pelaksanaan program, yaitu dukungan dari masyarakat dan adanya aplikasi pendukung smart governance. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya SPBE, dan dari komitmen pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan program.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics |
| Depositing User: | Politik Indonesia Terapan |
| Date Deposited: | 23 Jun 2022 03:53 |
| Last Modified: | 23 Jun 2022 03:53 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9559 |
Actions (login required)
 |
View Item |
