Muhammad Jabarnur, Aldiansa (2022) Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemenafaatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Diploma thesis, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
|
Text
29.1605_Muhammad Jabarnur Aldiansya_Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemenafaatan dan Pengembangan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.pdf Download (714kB) | Preview |
Abstract
Problem Statement/Background (GAP): The development of government digitalization is very helpful in the service process to the community. Many factors influence the utilization and development of an electronic-based government system. Research entitled Electronic-Based Government System (SPBE) is a government administration that uses information and communication technology for government development in providing services to the community. Purpose: This study aims to determine the strategy of the Kendari City Government through the Information Communications Service in implementing the Development and Utilization of an Electronic-Based Government System and to determine what strategic steps should be taken in the development and utilization of SPBE in Kendari City. Method: The researcher uses a qualitative research type of intrinsic case study because the researcher wants to understand better and reveal an in- depth and detailed picture of the Electronic-Based Government System. Result: Based on the results of the study, it shows that in optimizing services to the community using information technology to make it easier for the community to take care of things in the related department with the ease of the system because it can be accessed online. Conclusion: The City Government makes LAIKA a metadata which becomes one data to connect between agencies which is certainly very effective in government administration circles. Keyword : Strategy, Digitalisation, Goverment ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkembangan digitalisasi pemerintahan sangat membantu dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan serta pengembangan system pemerintahan berbasis elektronik. Penelitian Berjudul Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan: 1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi Informatika dalam melaksanakan Pengembangan serta Pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Untuk Menentukan langkah strategis apa saja yang harus di ambil dalam pengembangan serta pemanfaatan SPBE di Kota Kendari. Metode: Peneliti menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif studi kasus instrinsik karna peneliti ingin memahami lebih baik serta mengungkapkan gambaran yang mendalam dan detail tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pengoptimalan pelayanan terhadap masyarakat menggunakan teknologi informasi demi memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu di dinas terkait dengan mudahnya system karena bisa di akses secara online. Kesimpulan: Pemerintah Kota menjadikan LAIKA sebagai metadata dimana menjadi satu data untuk menghubungkan antar instansi yang tentunya sangat efektif fikalangan pertatausahaan pemerintahan. Kata Kunci : Strategi, Digitalisasi, Pemerintahan I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola segala sesuatu yang ada pada suatu negara, di Negara Indonesia dalam memudahkan pemerintah dalam pengaturan daerah daerah yang ada maka dibentuklah pemerintahan daerah yang di atur dalam Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014. Berdasarkan urusan pemerintahan di atur dalam undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan dasar pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang- undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AS Academies and learned societies (General) |
| Divisions: | Campus > IPDN Kampus Jatinangor |
| Depositing User: | Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan FMP |
| Date Deposited: | 17 Jun 2022 03:18 |
| Last Modified: | 17 Jun 2022 03:18 |
| URI: | http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9247 |
Actions (login required)
 |
View Item |
