ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA NONPRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Raharja, Julian Akmal (2022) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA NONPRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Masters thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text Julian Akmal Raharja 29.0884 PIT A5.pdf Download (327kB) | Preview

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hak atas tanah merupakan hak semua Warga Negara Indonesia, tidak mendapat pembatasan atau pembedaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Di Yogyakarta. Sudah banyak tanah-tanah strategis yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kecil, sehingga mereka dapat melakukan upaya memperkaya diri. Melihat hal tersebut Gubernur DIY mencegah dengan dikeluarkannya kebijakan tentang kepemilikan hak atas tanah di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Nonpribumi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan karena masyrakat non pribumi terutama etnis Tionghoa merasa didiskriminasi. Tujuan: Untuk memahami dan mengetahui Kebijakan, faktor penghambat, upaya dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mix methods. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Grindle, dalam (Nathan Goldschlag, J Daniel Kim, dan McCue Kristin), yang meliputi isi kebijakan; terdiri dari, Kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan. Lingkungan implementasi terdiri dari; kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. Hasil/Temuan: Peneliti menemukan bahwa terdapat Faktor penghambat masih banyaknya masyarakat yang protes, adanya masyarakat nonpribumi yang meminjam nama pribumi untuk memiliki aset berupa tanah, upaya pemerintah dengan sosialisasi kebijakan secara terus menerus dan menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan kebijakan. Kesimpulan: Kebijakan Kepemilikan Hak Atas Tanah kepada WNI Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan upaya peningkatan dan mengembangkan Warga Negara Indonesia yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkembang dan semakin maju. Ditunjang dengan Dukungan masyarakat rata-rata dalam kategori tinggi. Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Kepemilikan Hak Atas Tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Politik Indonesia Terapan
Date Deposited:	08 Jun 2022 08:02
Last Modified:	08 Jun 2022 08:02
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8104

Actions (login required)

View Item