IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Sholikhin, Khoirul (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text KHOIRUL SHOLIKHIN_29.0810_IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.pdf Download (442kB) | Preview

Abstract

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hak anak menjadi salah satu hak dasar manusia yang harus diberikan. Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, pemerintah mengeluarkan kebijkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Akan tetapi dalam pemenuhan hak anak masih terdapat permasalahan yakni masih adanya kasus kekerasan, naiknya angka kematian bayi dan balita, dan naiknya jumlah kasus pernikahan dini. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasiannya, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasinya di Kabupaten Sukoharjo. Metode: Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Terdapat penghambat berupa kurangnya anggaran yang disediakan, kurangnya jumlah psikolog yang ada, tidak ada UPTD yang bergerak di bidang perlindungan anak, minimnya sekolah ramah anak dan belum teradministrasi dengan baik, serta belum adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan. Kesimpulan: Implementasi Kabupaten Layak Anak sudah terlaksana dengan baik tetapi perlu ditingkatkan. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasinya adalah melakukan deklarasi Desa Layak Anak, membentuk FANASKO, membentuk Gugus Tugas KLA, membentuk Satgas PPPA, dan membuat Pusat Pembelajaran Keluarga. Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Pemenuhan Hak Anak

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Politics and Government > Public Policy Studies
Depositing User:	Kebijakan Publik FPP
Date Deposited:	08 Jun 2022 04:32
Last Modified:	08 Jun 2022 04:32
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8007

Actions (login required)

View Item