KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF TERKAIT BUDAYA PATRIARKI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Jomisra, Irsyad (2022) KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF TERKAIT BUDAYA PATRIARKI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

[img]
Preview
Text
irsyad jomisra repsitori fixxx.pdf

Download (377kB) | Preview

Abstract

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Rendahnya keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh budaya patriarki yang menyebabkan publik Figur perempuan belum maksimal dalam pendekatan dengan masyarakat. Jumlah anggota Legislatif Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2019-2024 yaitu 35 orang tetapi hanya 2 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 5.71% sehingga belum mencapai harapan yang diisyaratkan Undang-undang Afirmatif action sebesar 30%. Tujuan: untuk mengetahui keterwakilam perempuAN di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.Teori yang digunakan adalah teori keterwakilan Pitkin yang memiliki empat dimensi yaitu wakil, yang diwakili, subtansi perwakilan dan konteks. Metode : yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif. Hasil/ Temuan: menunjukan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif hanya untuk pemenuhan kuota sebatas dan perempuan masih lemah dalam pendekatan dengan masyarakat serta masih tingginya budaya Patriarki. Kesimpulan: Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif terkait Budaya Patriarki yaitu agar setiap partai politik mengutamakan pendidikan politik dengan menyiapkan kaderisasi sehingga kader bisa turun langsung dan bersosialisasi dengan masyarakat, Menguatkan demokrasi dengan memberikan gagasan terkait Undang-undang pro, Merumuskan suatu pola calon legislatif perempuan oleh partai politik, yang bertujuan calon legislatif tersebut ketika terpilih memang betul memberikan kontribusi dan peran nyata dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat, Kepada lembaga Penyelenggaraan pemilu diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang tidak hanyak fokus kepada 30% keterwakilan perempuan, apabila tidak mengalami perubahan yang siqnifikan maka dibuatkan pembaharuan tentang Kuota anggota DPRD khusus perempuan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Faculty of Politics and Government > Applied Indonesian Politics
Depositing User: Politik Indonesia Terapan
Date Deposited: 07 Jun 2022 08:14
Last Modified: 07 Jun 2022 08:14
URI: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7987

Actions (login required)

View Item View Item