PENGELOLAAN PENDAPATAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

WULANDARI, WIRA EKA (2022) PENGELOLAAN PENDAPATAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Preview

Text RINGKASAN SKRIPSI WIRA EKA WULANDARI_29.0299_PENGELOLAAN PENDAPATAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 tes.pdf Download (701kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dirasa belum mampu untuk dilaksanakan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan adanya tindakan pemerintah dalam menegakkan sikap taat aturan Protokol Kesehatan. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur tentang sanksi denda masyarakat memiliki rasa jera bila melanggar protokol kesehatan yang menjadi pemasukan bagi Kas Daerah.Tujuan : Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan induktif dan teori yang digunakan untuk mengukur penelitian pengelolaan adalah dari teori Halim (2007 : 330), yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan : Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan pendapatan sanksi administratif ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan sanksi administratif pelanggar protokol kesehatan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sekaligus menjadi sumber bagi pendapatan daerah pada kas daerah melalui sumber pendapatan lain lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulan : Pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelangggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 diketahui bahwa kurang tegasnya peraturan dan tidak ada spesifikasi kriteria penetapan sanksi administratif pelanggarann protokol kesehatan bagi pelaku usaha sehingga menimbulkan protes dari masyarakat yang dapat mempengaruhi jumlah besaran denda Sanksi Administratif sebagai perolehan pendapatan Daerah pada Kas Daerah dalam bentuk negosiasi atas jumlah besaran pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 sebagai sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain lain pendapatan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dengan situasi lapangan melalui kesepakatan bersama antara Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan Tim Satgas Gabungan mengenai penetapan jumlah minimal pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan. Kata Kunci : Pengelolaan, Pendapatan Sanksi Administratif, Kas Daerah

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Keuangan Publik FMP
Date Deposited:	03 Jun 2022 07:24
Last Modified:	03 Jun 2022 07:24
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7334

Actions (login required)

View Item