IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

Romanza, Rafi (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI. Diploma thesis, IPDN Jatinangor.

Preview

Text RINGKASAN LA_RAFI ROMANZA_28.0315_IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KEPADA PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI.pdf Download (227kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui gambaran implementasi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, hambatan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta upaya dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menyelesaikan permasalahan penyerahan aset. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Informan terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, diperoleh gambaran bahwa Implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Faktor utama yang menjadi penghambat penyerahan aset ialah terjadi perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh antara pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan penyerahan aset, Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya berkoordinasi dan berkonsultasi terkait persoalan penyerahan aset ini dengan pemerintah Provinsi hingga ke kementerian dalam negeri dan melibatkan instansi lain seperti Ombudsman, BPKP, dan BPK. Selain itu pemerintah Kabupaten Kerinci sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review. Adapun saran yang berikan oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh lebih intensif lagi dalam melakukan komunikasi, Pemerintah Provinsi Jambi hendaknya mengambil sikap yang tegas dalam menyelesaikan masalah aset ini, dan bagi pemerintah pusat dapat memberikan DAU kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pengadaan aset baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai pasal yang dipermasalahkan. Kata Kunci: Implementasi, Aset Daerah, dan Penyerahan Aset.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Campus > IPDN Kampus Jatinangor
Depositing User:	Auliya Noviyani Sardi
Date Deposited:	16 Sep 2021 08:19
Last Modified:	16 Sep 2021 08:19
URI:	http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6141

Actions (login required)

View Item